Ditahan KPK, Gubri: Doakan Saja Semoga Berjalan Baik

JAKARTA,Me-Gubernur Riau resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih enam jam. Dalam wawancara singkatnya sebelum menuju mobil tahanan KPK, Rusli Zainal minta didoakan agar proses hukumnya berjalan dengan baik. ''Doakan saja semoga proses hukum berjalan dengan baik,'' kata Gubri sesaat sebelum menuju mobil tahanan, Jumat (14/6/2013). Rusli Zainal meninggalkan gedung KPK kurang lebih jam 17.00 WIB lengkap dengan seragam tahanan KPK menuju mobil tahanan KPK. Saat ditanya awak media perihal penahanannya, RZ mengatakan bahwa dia menghormati proses hukum yang berlaku. Sebab menurut gubri, penahanan belum tentu bersalah dengan menjunjung asas praduga tidak bersalah. ''Kita menghargai proses hukum yang berlaku, dengan menjunjung asas praduga tak bersalah,'' kata Gubri seusai diperiksa KPK. Tak lupa Rusli Zainal meminta doa kepada semua pihak agar dia tabah dalam menjalai proses hukum yang dia jalani saat ini.

Read More

5:57:00 PM | 0 komentar

Mayoritas Penumpang Bus Yanti dari Duri

PO Bus Yanto yang terbakar di Kelok 9 mengangkut 36 penumpang. Mayoritas berasal dari Duri, Bengkalis.

 Agen PO Bus Yanti di Simpang Sebanga Duri, Kecamatan Mandau, Bengkalis mengakui kalau bus bernomor polisi BA 3653 L mengakut banyak penumpang dari Duri. Bus yang dikemudikan Brayon tersebut berangkat dari Duri sekitar pukul 20.30 WIB, Senin (30/4/12) tadi malam.

"Kebanyakan penumpang yang dibawa memang dari Duri. Saya sekarang sedang dalam perjalanan ke lokasi (Kelok 9 Sumbar.red)," ujar Amdanil kepala agen Bus Yanti di Duri saat dihubungi riauterkini, Selasa (1/5/12).

Di kantor agen Bus Yanti sendiri saat ini sudah mulai datang keluarga penumpang. Mereka berusaha mendapat informasi mengenai nasib keluarga mereka. Sayangnya tidak ada petugas agen bus yang bisa memberikan informasi kepada mereka.

"Istri saya tadi malam berangkat dengan Bus Yanti. Saya bingung karena tidak ada yang bisa ditanya mengenai nasib istri saya," tutur Sulam yang mencari informasi istrinya, Sasri Hartini (35) saat ditanya riauterkini.

Karena tak ada kejelasan, Sulam berencana langsung ke Sumbar untuk mendapat kepastian nasib istrinya. Sementara anggota keluarga lainnya belum terlihat

Read More

1:43:00 PM | 0 komentar

Gubri Jalani Pemeriksaan Didampingi Pangacara

Gubri M Rusli Zainal tidak sendirian menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Ia didampingi pengacara. Sementara Sekdaprov Riau Wan Syamsir kembali dipanggil penyidik.

Riauterkini-JAKARTA- Selain didampingi sejumlah staf dari Peprov Riau, Gubernur Riau M Rusli Zainal juga tidak sendirian menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama menjalani pemeriksaan sejak pukul 9.30 WIB, orang nomor satu di Provinsi Riau tersebut didampingi Suratman Umar sebagai pengacara.

Sampai saat ini proses pemeriksaan gubernur sebagai saksi kasus suap kepada anggota DPRD Riau untuk penambahan anggaran pembangunan veneu PON masih berlanjut.

Sementara itu sekitar pukul 11.00 WIB, Selasa (1/5/12) Sekdaprov Riau Wan Syamsir Yus muncul di gedung KPK. Ternyata penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pejabat penting Pemprov Riau tersebut. Pemeriksaan terhadap Wan Syamsir Yus dimulai sekitar pukul 13.30 WIB ini

Read More

1:41:00 PM | 0 komentar

Pejabat Kemenpora Diperiksa Terkait Suap Wisma Atlet

Jakarta: Usai diperiksa selama tujuh jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (3/5), Dedi Kusdinar tak banyak bicara. Pria yang sekarang menjabat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu enggan berkomentar banyak seputar pemeriksaan terhadap dirinya.

Dedi diperiksa sebagai saksi atas tersangka Sekretaris Menpora, Wafid Muharram. Wafid tersangkut kasus penyuapan proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games, Palembang, Sumatra Selatan [baca: Sekretaris Kemenpora Ditangkap KPK]

Dedi mengakui Kemenpora memang memerlukan dana talangan untuk menunjang operasional. Namun, mantan Kepala Biro Perencanaan Kemenpora itu membantah adanya komisi yang harus dibayarkan setiap pemenang proyek tender SEA Games kepada pejabat di lingkungan kementeriannya.

Sebelumnya, KPK juga memeriksa dua tersangka kasus suap Menpora, yakni Mirdo Rossa Manulang dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohammad el Idris. Usai diperiksa selama enam jam, keduanya juga menolak berkomentar soal pemeriksaan.

Read More

11:07:00 AM | 0 komentar

Kejagung Akan Periksa Mantan Dirut PWS

Jakarta: Kejaksaan Agung mulai menelusuri kasus pembangunan Depo Pertamina Balaraja, Tangerang, Banten, yang bekerjasama dengan PT Pandanwangi Sekartaji (PWS).

Hari ini tim penyidik Pidana Khusus Kejagung berencana memanggil Jhonie Hermanto, Direktur Utama PWS tahun 1994-1995. Dia diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pembayaran ganti rugi antara PT Pertamina dan PWS.

Jhonie Hermanto saat dihubungi liputan6.com mengaku dirinya akan hadir atas pemangilan pihak kejagung."Iya, betul. Hubungi pengacara saya saja ya pak," katanya dalam pesan singkatnya, Rabu (4/5).

Seperti diketahui, saat proyek ini berjalan PT Pandan Wangi Sekartaji (PWS) dipimpin oleh pengusaha Sandiaga Sallahudin Uno. Mereka bekerjasama dengan PT Pertamina, namun putus di tengah jalan. Pembatalan penyelesaian proyek itu mengakibatkan Pertamina harus membayar kompensasi proyek sebesar US$ 12,8 juta yang diduga merupakan tindakan korupsi.

Read More

11:05:00 AM | 0 komentar

Polisi Tangkap Saudara Melinda Dee

JAKARTA - Mabes Polri menangkap saudara Malinda Dee yang diduga ikut menikmati aliran dana nasabah Citibank.

"Kemarin ditangkap, namanya Fiska," ujar Kabareskrim, Komjen Pol Ito Sumardi saat dihubungi okezone, Jumat (29/4/2011).

Ito menambahkan, Fiska menerima aliran dana yang jumlahnya mencapai miliyaran. "Dia menerima aliran dana Malinda, jumlahnya puluhan juta sampai miliyaran," papar Ito.

Fiska, kata Ito, merupakan saudara kandung Malinda. Hingga kini penyidik masih melakukan pemeriksaan kepada Fiska untuk mengetahui sejauh mana keterlibatanya. Jika dia mengetahui, lanjutnya, kemungkinan Fiska bisa dijerat pasal pencucian uang.

Read More

9:03:00 AM | 0 komentar

Panda Nababan 'Dianggurin' KPK Selama Tiga Minggu

 Hampir tiga pekan setelah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Panda Nababan --salah satu tersangka cek pelawat-- tidak pernah diperiksa oleh penyidik KPK. KPK dituding telah merampas hak kemerdekaan Panda.

“Sudah 18 hari Panda dianggurkan KPK,” ujar Juniver Girsang, anggota Tim Kuasa Hukum Panda Nababan, saat menemani kliennya yang akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/2).


Menurutnya, pemeriksaan Panda sejak ditahan baru kali ini dilakukan. Sehinga, ia menganggap sedari awal penahanan terhadap kliennya itu sangat dipaksakan. Tidak ada kemajuan dalam penanganan kasus ini meskipun para tersangka termasuk Panda sudah ditahan.


“Padahal, kasus ini kan sangat menyita perhatian publik. Kami akan tanyakan mengapa penanganan kasus ini begitu lamban” ujar Juniver.


Juniver mengatakan, salah satu bentuk lambannya penanganan kasus ini adalah belum diungkapnya para pemberi suap. KPK hanya berani mengungkap para tersangka yang diiduga menerima suap. Padahal, KPK seharusnya adil tidak hanya mengungkap penerima tapi juga pemberinya.

Read More

11:51:00 AM | 0 komentar

Beberkan Mafia Pajak, Gayus Minta Perlindungan LPSK

JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Gayus Tambunan pernah mengurus pajak 151 perusahaan besar di negeri ini. Dari jumlah itu, 44 perusahaan ditangani langsung oleh Gayus. Rupa-rupa perusahaan yang ditangani itu, ada perusahaan asing, BUMN hingga perusahaan milik sejumlah pengusaha di Indonesia. Dalam kesaksiannya sesudah divonis pengadilan beberapa pekan lalu, Gayus menuturkan bahwa dia bekerja dengan sejumlah orang di direktorat perpajakan. Itu sebabnya sejumlah kalangan amat yakin bahwa Gayus sesungguhnya bisa menjadi pintu masuk mengurai para mafia pajak.

Hari ini, Senin (7/2/2011), kuasa hukum Gayus Tambunan, Hotma Sitompul, mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hotma akan meminta perlindungan lembaga itu untuk kliennya. Demikian dikatakan Hotma Sitompul.

Permintaan perlindungan itu, katanya, sebab Gayus berniat membeberkan kasus mafia pajak dan hukum. "Kami akan minta perlindungan ke LPSK, hari ini sekitar jam 11 atau 12,” kata Hotma. Gayus akan membeberkan semua hal yang terkait dengan mafia pajak dan perusahaan-perusahaan yang pernah ditanganinya.

Sebelumnya, Gayus sudah menerima vonis tujuh tahun penjara. Selain vonis penjara, Gayus juga diwajibkan membayar denda Rp300 juta.

Saat ini KPK sedang mengusut kasus Gayus terkait sumber uang yang dimiliki mantan pegawai Ditjen Pajak itu. KPK juga sudah meminta kepada Kementerian Keuangan untuk menyerahkan data 151 perusahaan yang diduga pernah berhubungan dengan Gayus.

Sebelumnya, Pengacara Gayus Tambunan, Hotma Sitompoel akan mengajukan permohonan perlindungan untuk Gayus Tambunan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan ini diajukan agar Gayus tak diganggu lagi.

"Besok kita akan datangi LPSK, untuk mengajukan permohonan perlindungan saksi terhadap Gayus," ujar Hotma Sitompoel kepada wartawan usai menjenguk Sjahril Djohan di RS Abdi Waluyo, Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Minggu kemarin

Rencananya, Hotma akan mendatangi Kantor LPSK pada hari ini sekitar pukul 10.00 WIB. Berkas pengajuan permohonan sudah disiapkan.

"Kita lihat saja besok, karena sampai hari ini kita masih menyiapkan surat-suratnya untuk permohonan ke LPSK," terang Hotma.

Dengan pengajuan ini, Hotma berharap posisi Gayus bisa lebih aman, dan selalu didampingi LPSK. Menurut Hotma, sejatinya Gayus adalah saksi, dan bukan tersangka dalam pengungkapan mafia pajak.

"Supaya jangan diganggu-ganggu Gayus-nya. Jadi setiap ada apa-apa dengan Gayus, didampingi oleh LPSK. Seperti pemeriksaan, apapun dan kunjungan-kunjungan," harapnya.

Read More

11:21:00 AM | 0 komentar

"Koin Presiden Guyonan Politik"

Istana menyatakan aksi pengumpulan koin untuk gaji presiden merupakan penghinaan terhadap simbol negara. Namun, mantan Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menilai hal ini bukanlah masalah serius.

"Bisa saja ini guyonan politik. Jangan dianggap sebagai masalah serius," kata Yusril kepada VIVAnews.com.

Yusril mengatakan penghinaan merupakan hal yang menyangkut persoalan subjektif. Jika hendak dikaitkan dengan pidana, penghinaan merupakan delik aduan. "Maka Presiden (SBY) yang harus melaporkan," jelas Yusril.

Gerakan koin untuk Presiden ini adalah salah satu reaksi publik atas pernyataan SBY yang mengatakan bahwa gajinya tidak naik selama tujuh tahun. Pernyataan ini tak pelak menimbulkan tafsir berbeda di tengah masyarakat, salah satunya kecaman dengan menyebarkan kotak koin untuk presiden.

Meski istana berkali-kali menegaskan pernyataan itu jangan ditafsirkan bahwa presiden minta naik gaji, namun aksi ini terus bergulir.

Sebuah kotak transparan bertuliskan 'Koin untuk Presiden', misalnya, juga ada di sela rapat Komisi III Bidang Hukum DPR dengan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo.

Sejumlah anggota Komisi III DPR turut menyumbangkan uang koin itu. Tak jelas siapa yang melakukan penggalangan koin itu. Yang pasti di depan pintu keluar ruangan rapat, telah tersedia sebuah kotak kaca dengan ukuran sekitar 50 centimeter.

Puncaknya, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan bahwa istana, termasuk Presiden SBY, tersinggung dengan gerakan tersebut. Polri bahkan, menyebut aksi ini sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol negara.

Read More

7:39:00 AM | 0 komentar

Pemeran Ibu Obama Ditangkap Polisi

 Jakarta: Anda yang menyaksikan film Obama Anak Menteng di SCTV, Selasa malam, tentu masih ingat dengan wajah pemeran ibu Obama. Ya, dialah Cara Lachelle. Namun, kabar mengejutkan datang dari artis yang pernah bermain dalam sejumlah layar lebar sekaligus model ini.

Ia dibekuk polisi di apartemennya di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (5/1) dini hari. Menurut Direrktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Anjan Pramuka Putra, Lachelle ditangkap dengan barang bukti 1,19 gram shabu. Selain Lachelle, tiga temannya juga diringkus di tiga lokasi berbeda.

Anjan menambahkan, polisi mengindikasikan keempat tersangka adalah anggota kawanan sindikat narkoba jaringan internasional. Mayoritas para tersangka membawa senjata api. Bahkan, satu di antaranya dilumpuhkan. Selain empat pucuk senjata api, polisi juga menyita 647 butir ekstasi dan 52 gram shabu.

Read More

1:55:00 PM | 0 komentar

Haposan Siap Dikonfrontir dengan Cirus

 Jakarta: Mantanpengacara Gayus HP Tambunan, Haposan Hutagalung mengaku siap untuk dipertemukan dengan Jaksa Cirus Sinaga didepan penyidik. Hal ini guna membuka tabir surat pemalsuan rencana penuntutan (rentut) atas kasus Gayus.

"Kalau memang ada rencana untuk dikonfrontir kita siap saja. Sama siapa pun, dengan jaksa Cirus pun kita kooperatif karena dia (Haposan) yakin dirinya tidak tahu sama sekali soal rentut itu," Kata Tim kuasa hukum, Jhon SE Panggabean, melalui sambungan teleponya pada liputan6.com, Senin (1/2).

Kendati demikian, pihaknya belum dapat konfirmasi untuk rencana konfrontir tersebut. Sejak pemeriksaan kliennya malam tadi tim penyidik dua tersangka baru kasus rentut tersebut berbeda.

"Aku sendiri belum tau agenda untuk dikonfrontir tersebut, kan penyidik si Cirus dan penyidik kami kan beda. Sampai saat ini belum ada surat untuk dikonfrontir," cetus Jhon.

Namun lanjutnya, pihaknya mengaku tidak ada persiapan terkait agenda konfrontir tersebut, Jhon merasa Hapoasan di zalimi dengan kasus rentut ini. Haposan juga mempertanyakan sikap kepolisian dalam menentukan dirinya menjadi tersangka.

Read More

1:53:00 PM | 0 komentar

Tersangka TC Budiningsih Siap Ditahan

Jakarta: Satu dari  lima tersangka kasus  travelers cheque (TC) yang mangkir pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu, akhirnya siang ini mendatangi KPK. Anggota Komisi IX periode 1999-2004 Budiningsih datang ke KPK sekitar pukul 11.50 WIB dengan didampingi kuasa hukumnya Sirra Prayuna.

Menurut Sirra, kliennya tersebut sudah mempersiapkan diri jika nantinya setelah pemeriksaan ini akan langsung ditahan KPK.

"Kalau bicara penahan itu wewenang penyidik, tapi kan dilihat SP-nya (surat penahanan), kita tunggu nanti. Ia dia (Budiningsih) sudah siap (jika ditahan). Insya Allah," ujarnya saat mendampingi kliennya ke KPK, Jakarta, Selasa (1/2).

Menurut pengakuan Sirra, kliennya hari ini datang sebagai wujud komitmennya terhadap penegakan hukum yang dilakukan KPK. Ketidakhadiran kliennya tersebut dikarenakan ada kesibukan.

"Ia, sedianya beliau ini hadir minggu lalu. Tapi karena ada kondisi kesibukan sehingga beliau bisa memenuhinya hari ini. Dia kan punya pekerjaan, ngurus keluarga dan sebagainya," terang Sirra. "Kita juga sudah koordinasi dengan KPK untuk menunda panggilan itu," lanjutnya.

Sementara itu, Budiningsih ketika ditanya perihal kesiapannya untuk ditahan tak menjawab secara jelas. "Hmm.. Hhmm...," gumamnya.

Keempat tersangka lain yang belum ditahan yakni Bobby Suhadirman (Golkar), Willem Tutuarima (PDIP), Rusman Lumban Toruan (PDIP) dan Hengky Baramuli (Golkar). Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan pekan lalu dengan alasan sakit.

Seperti diketahui, pada Jumat pekan lalu, KPK menahan 19 dari 26 tersangka kasus cek perjalanan. Mereka ditahan di empat rutan terpisah

Read More

1:50:00 PM | 0 komentar

AKBP Mardiyani Jalani Sidang Perdana

Jakarta: Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri Selasa (1/2) akan menggelar sidang kode etik terhadap AKBP Mardiyani yang diduga terlibat dalam kasus mafia hukum Gayus Halomoan P Tambunan.

"Ya, hari ini sidang perdana AKBP Mardiyani," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar, kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (1/2).

Namun, Boy belum mengetahui agenda saksi yang akan dihadirkan dalam sidang kode etik mantan Penyidik Madya Bareskrim Polri ini. "Saya belum tahu," imbuh Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini.

Dari pantauan Liputan6.com, sidang kode etik yang berlangsung di gedung Trans National Crime Centre Mabes Polri, masih dilakukan secara tertutup. Beberapa anggota Provos terlihat menjaga pintu masuk ruang sidang yang terletak di lantai satu  gedung TNCC itu.

Menurut salah seorang anggota polisi di gedung TNCC, sidang telah dimulai sejak pukul 10.00 WIB dengan mantan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Raja Erizman sebagai saksinya. "Pak Raja sebagai saksi. Sudah dimulai dari jam 10 pagi tadi," katanya, tanpa mau disebutkan identitasnya.

Pelaksanaan sidang kode etik ini sendiri baru terlaksana setelah presiden mengeluarkan 12 instruksi atau inpres terkait penanganan kasus Gayus H P Tambunan.  Hingga saat ini, Majelis Komisi Kode Etik dan Profesi telah memvonis dua anggotanya yakni Kompol Arafat Enani dan AKP Sri Sumartini dengan hukuman pemberhentian Tidak dengan Hormat atau PTDH. Sementara, beberapa anggota lainnya seperti Brigjen Pol Raja Erizman, Brigejn Pol Edmon Ilyas, Kombes Pol Pambudi Pamungkas dan Kombes Pol Eko Budi Sampurno harus menunggu giliran untuk disidangkan

Read More

1:48:00 PM | 0 komentar

KPK Rapat Bersama Kapolri dan Jaksa Agung

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (1/2/2011) pagi ini rapat bersama dengan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo dan Jaksa Agung Barief Arief di gedung KPK.


Pertemuan tersebut menurut Wakil Pimpinan KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar, merupakan kegiatan rutin per tiga bulan.

Read More

1:40:00 PM | 0 komentar

Saksi Ahli: Rumusan Dakwaan Jaksa Salah

Jakarta - Profesor Bambang Purnomo, ahli pidana yang bersaksi untuk Komjen Susno Duadji menyebut dakwaan jaksa salah. Sebab, jaksa menggunakan pasal 55 KUHP yang mensyaratkan kejahatan  dilakukan bersama-sama. Padahal, jaksa tidak pernah menyebut dengan siapa Susno diduga melakukan korupsi dana pengamanan Pilkada Jabar 2008.

"Ada kesalahan merumuskan, bukan kesalahan mendakwa. Kalau mendakwa itu kewenangan jaksa. Ada kesesatan hukum," kata Guru Besar Fakultas Hukum UGM ini saat memberi kesaksian di sidang Susno, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (27/1/2011).

"Apa konsekuensinya?" tanya salah satu pengacara Susno, Henry Yosodiningrat.

"Dalam ilmu pengetahuan, kalau salah harus diperbaiki sebelum final. Bila tidak, bisa salah menuduh, bukan salah menuntut. Sebelum final itu, sebelum perkara berakhir dengan putusan," tandas profesor berusia 73 tahun ini.

"Bukankah sudah ada pasal 144 KUHAP, dakwaan bisa diperbaiki sekali yakni seminggu sebelum dakwaan dibacakan?" timpal hakim ketua, Charis Mardiyanto menanyakan.

"Itu waktu KUHAP mengacu norma-norma lama. Sedangkan norma baru UU bertumpukan. Istilah banyak, perlu diperbaiki. Tidak ada sidang pidana otoriter," jawab Bambang.

Dalam dakwaan jaksa, Susno dituduh melakukan korupsi berjamaah dana pengamanan Pilkada Jabar senilai Rp 8,5 miliar. Namun, hingga saat ini, hanya Susno yang menjadi terdakwa, sementara bawahan Susno hanya menjadi saksi.

Read More

2:21:00 PM | 0 komentar

Polri Diminta Transparan Periksa Sri Sumartini

 Jakarta: Indonesia Police Watch mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan Polri transparan memeriksa penyidik Polri Ajun Komisaris Sri Sumartini. Diharapkan pemeriksaan tak memunculkan tudingan Polri diskriminasi dan sengaja membonsai kasus mafia hukum Gayus Halomoan Partahanan Tambunan.

"Kita mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri bersikap transparan dalam pemeriksaan Sri Sumartini," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane, di Jakarta, Kamis (27/1).

Hal tersebut terkait pelaksanaan sidang kode etik dan pelanggaran dengan terperiksa Sri Sumartini. Sidang berlangsung tertutup di Gedung Trans National Crime Center (TNCC) pada tanggal 25-26 Januari 2011.

"Sikap Polri yang sangat transparan dalam sidang kode etik Kompol Arafat patut jadi contoh dan harus dilanjutkan, agar citra Polri tidak kian terpuruk," kata Neta.

Sri Sumartini adalah penyidik kedua kasus Gayus yang disidang. Tahun lalu, penyidik lain, Komisaris Arafat Enanie disidang dengan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Selain Arafat dan Sri Sumartini, sembilan anggota lain telah ditetapkan sebagai terperiksa. Mereka yang menunggu sidang kode etik antara lain Brigadir Jenderal Raja Erizman, Brigjen Edmond Ilyas, dan Komisaris Besar Pambudi Pamungkas. Selebihnya, Kombes Eko Budi Sampurno, Ajun Komisaris Besar Muh Anwar, AKBP Mardiyani, AKP I Gede Putu Widjaya, Inspektur Satu Joni Surya, dan Iptu Angga.

Read More

10:56:00 AM | 0 komentar

Ribuan Orang Sambangi Sidang Penistaan Agama

Temanggung: Ribuan orang dari berbagai ormas Islam menyambangi Pengadilan Negeri Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (27/1). Mereka hendak menghadiri sidang kasus penistaan agama.

Massa berasal tak hanya dari Temanggung tapi juga Solo, Ambarawa, dan Magelang. Mereka datang menumpangi truk dan berbagai angkutan. Massa menanti-nantikan digelarnya kembali sidang dengan terdakwa Antonius Richmon Bawengan.

Pengadilan Temanggung dikawal ketat polisi. Sekitar 700 personel dikerahkan. Adapun sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi.

Pada sidang terdahulu ratusan massa ormas Islam mengamuk. Seusai sidang, Bawengan dipukuli massa. Demonstran tak terima dengan ulah terdakwa yang sengaja menyebarkan selebaran dan buku menghujat agama.

Read More

10:55:00 AM | 0 komentar

Gayus Lumbuun: Susno Bisa Menjadi Whistleblower

Jakarta: Rapat dengar pendapat terkait skandal Bank Century memunculkan wacana untuk memanggil mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jendral Susno Duadji. Susno rencananya dimintai keterangan seputar kronologis perkembangan penyelidikan kasus Century.

Rapat digelar Tim Pengawas (Timwas) Century bersama Polri dan Kejaksaan Agung di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Rabu kemarin. Anggota timwas Gayus Lumbuun sempat membacakan kutipan tulisan Susno, yang dibuat 2009.

Dalam tulisan itu, Susno menyatakan, membuktikan korupsi dalam kasus penyertaan modal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) senilai Rp6,762 triliun pada Bank Century sebenarnya tidak terlalu sulit. Namun, Bareskrim tidak memprioritaskan penyidikan kasus tersebut karena beberapa pertimbangan.

Salah satu pertimbangan, yaitu ada anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang mengikuti Pemilu sebagai wakil presiden dan menang. Dengan begitu, anggota tersebut menunggu persiapan dilantik sebagai wapres. "Kalau langsung disidik akan terjadi kehebohan," jelas Susno dalam tulisannya. Anggota yang dimaksud adalah Boediono.

Gayus menilai, dari tulisannya itu, Susno bisa dijadikan whistleblower (orang yang menguak kasus) bila diberi kesempatan. "Berilah kesempatan kepada Pak Susno untuk menggunakan tulisannya ini. Beliau mengerti jelas korupsi oleh LPS pada Century, sehingga terjadi hal-hal seperti sekarang dan buntu," kata Gayus

Read More

10:54:00 AM | 0 komentar

Surat Pembebasan Belum Diteken, Artalyta Masih di Lapas

Pembebasan terpidana kasus suap terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan, Artalyta Suryani alias Ayin, Kamis (27/1/2011) hari ini belum terlaksana. Hal ini disebabkan Kepala Lapas Wanita Tangerang belum menerima surat pembebasan dari Kementerian Hukum dan HAM.Rencananya, jika sesuai dengan jadwal, sejak pukul 00.00 WIB dini hari tadi, Ayin sudah dapat menghirup udara bebas. Ayin sudah menjalani 2/3 masa tahanan di Lapas Wanita Tangerang.Padahal, sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar menyatakan sudah tidak ada masalah terkait pembebasan bersyarat Ayin.

Hingga kini belum diketahui kepastian kapan Ayin akan bebas. Sementara itu tidak terlihat keluarga atau kerabat yang siap mejemput kebebasan.

Read More

8:31:00 AM | 0 komentar

Tokoh Hukum akan Deklarasikan Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum

Setiap hari masyarakat kita disuguhi pemberitaan seputar mafia hukum di negara ini. Mafia hukum seolah terlanjur akut menjangkiti setiap sendi dalam kehidupan di alam demokrasi ini.

Mafia hukum di Indonesia memang telah membuat geram masyarakat, baik lapisan bawah maupun para pejabat sekalipun. Untuk melawan para mafia hukum tersebut, sejumlah tokoh penggiat hukum akan mendeklarasikan Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum (Geram) hari ini.

Informasi yang berhasil dihimpun detikcom, Kamis (27/1/2011) sejumlah tokoh seperti Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki, pengacara senior Arif Surowidjojo, pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti, Rektor Paramadina Anies Baswedan, praktisi hukum Bambang Widjojanto, mantan Wakil Ketua KPK Ery Riana dan lainnya akan mendeklarasikan gerakan tersebut.

Aksi ini merupakan bentuk ke-geraman para tokoh tersebut karena mafia hukum yang saat ini sudah sangat mengkhawatirkan kehidupan nasional. Deklarasi akan dilakukan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jl Cikini Raya No 73, Jakarta Pusat pada pukul 12.00 WIB.  

Anda juga Geram dengan mafia Hukum? silahkan dukung acara tersebut.

Read More

8:24:00 AM | 0 komentar