Misteri Dibalik Pemerintahan "Buru-Buru" Palestina

BETHLEHEM  – Para analis politik rata-rata berpandangan bahwa pemerintahan baru yang dikepalai Salam Fayyad sebagai sebuah langkah yang positif, namun mereka berbeda pendapat mengenai alasan dibalik deklarasi tiba-tiba pemerintahan pengganti sementara tersebut.

Para pengamat mengutip pernyataan dari Mesir yang menyebutkan bahwa pertemuan dari presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan presiden AS, Barack Obama sebagai alasan dibalik pembentukan tergesa-gesa dari pemerintahan baru Palestina tersebut.

Sejumlah teori dihembuskan mengenai alasan Abbas membentuk pemerintahan baru dengan sangat terburu-buru. Disebut terburu-buru karena Fatah baru saja menggelar pembicaraan rekonsiliasi dengan Hamas, dan hanya berjarak beberapa bulan setelah pemerintahan baru AS dan Israel dilantik.

Mundurnya pemerintahan sementara:

Abbas merasa harus membentuk pemerintahan baru karena dua pemerintahan sementara sama-sama mengundurkan diri pada rangkaian pertama pembicaraan rekonsiliasi. Sebuah teori menyebutkan bahwa pemerintahan sementara tidak akan berubah menjadi permanen karena ditentang oleh dewan legislatif Palestina sejak semula.

Kegagalan Dialog:

Rangkaian terakhir pembicaraan yang bertempat di Kairo seolah hanya pembicaraan pura-pura, baik kubu Fatah maupun Hamas tidak ada yang mengirimkan delegasi kelas atas mereka dalam perundingan tersebut agar tercapai kemajuan dalam hubungan kedua faksi tersebut. Hamas menunjuk seorang menteri dalam negeri baru untuk pemerintahannya setelah mantan menteri Said Siyam tewas dibunuh, dan saat tersebut merupakan saat yang tepat bagi pemerintahan Tepi Barat untuk meyakinkan bahwa pemerintahan Palestina bisa memerintah dengan jumlah kabinet yang penuh.

Tekanan Internasional:

Abu Mazen (Presiden Abbas) tidak bisa pergi ke Washington untuk bertemu dengan presiden Obama pada tanggal 28 Mei jika tidak ada pemerintahan yang lengkap dan berjalan normal, demikian disebutkan dalam sebuah teori. Pemerintahan baru yang lebih besar memiliki lebih banyak perwakilan dari faksi lain dan sejumlah perwakilan independen. Pemerintahan yang beranggotakan 20 orang (pemerintahan sebelumnya hanya beanggotakan 16 orang, Red) dipandang sebagai pemerintahan yang lebih besar dan sah, bahkan jika ada faksi yang tidak dilibatkan (Hamas).

Pemerintahan baru tersebut juga lebih disukai oleh komunitas internasional, khususnya bagi AS dan Israel. Seorang sumber mengatakan, jika Abbas mengganti Perdana Menteri Salam Fayyad dengan orang lain, maka pemerintahannya akan kehilangan dukungan dan sumbangan dana dari pihak asing. Sumber tersebut menambahkan bahwa Abbas tidak mau hal itu sampai terjadi, maka dia memutuskan bahwa kandidat lainnya tidak akan lebih baik untuk mempersatukan Palestina dan hanya akan membuat pemerintahan Palestina terjun semakin dalam memasuki jurang krisis ekonomi.

Didikte Kairo:

Sebuah teori akhir mengatakan bahwa Mesir sebagai penengah memerintahkan Abbas untuk segera membentuk pemerintahan baru sebagai sebuah pesan terhadap Hamas bahwa pemerintahan Palestina di Ramallah serius dalam menginginkan perdamaian dan keamanan rakyat Palestina. Jika Tepi Barat dan Fatah menjadi kuat, teori tersebut mengatakan bahwa Hamas lama-kelamaan akan terpinggirkan dalam peta kekuatan politik.

Lalu mengapa harus membentuk pemerintahan yang besar? Pemerintahan baru tersebut baranggotakan 20 orang, jumlah tersebut naik dari angka 16 menteri yang menghuni kabinet sebelumnya, dan kemungkinan akan bertambah empat orang tambahan dari faksi Fatah, Front Demokrasi Pembebasan Palestina (DFLP), Fida, dan Front Perlawanan Populer (PSF) demikian halnya dengan sejumlah tokoh independen dan teknokrat.

Para analis mengatakan bahwa pemerintahan dengan banyak anggota akan memberikan kredibilitas yang lebih besar kepada Abbas dan memberikan stabilitas pemerintahan karena dewan legislatif Palestina dinyatakan tidak berfungsi.

Banyak anggota kabinet baru yang telah banyak mengecap asam garam dunia perpolitikan sebagai pemimpin kotapraja, dan sebagian lainnya memiliki latar belakang pemerintahan, kebanyakan berasal dari lembaga pengembangan yang didanai pemerintah.

"Mereka hanya perlu menjalankan agenda yang telah dipersiapkan oleh Abbas," demikian tutur seorang analis politik.

Untuk masalah keabsahan, banyak pihak memandang bahwa tindakan dan keberhasilan dalam kancah politik akan membuat pemerintahan berumur panjang, walaupun masih akan ada pernyataan keberatan dari blok PFLP, PPP, dan Dewan Legislatif Fatah.

"Jika mereka (pemerintahan baru Palestina) bisa bertahan dengan Bibi (Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu), menghentikan pembangunan pemukiman ilegal Yahudi, mampu menjaga stabilitas keuangan, dan bekerjasama untuk mencapai persatuan dengan Gaza, maka tidak akan ada yang mempermasalahkan keabsahan pemerintahan baru tersebut," kata seorang analis lainnya.