JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima surat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait komitmennya di koalisi.
"Sudah kita teruskan ke beliau (SBY)," kata Menteri Sekretaris
Negara, Sudi Silalahi, di Istana Merdeka. Namun Sudi enggan menyebut
jawaban PKS terkait kontrak baru koalisi tersebut.
"Sejauh ini, kalau itu (tanda tangan) nanti kan bareng-bareng," kata
Sudi. Menurut Sudi, kemarin, Presiden meminta masukan dari
partai-partai, termasuk dari PKS. "Kalau ada masukan tampung-tampung,
Nanti kesimpulannya semua bareng-bareng," imbuhnyaMenurut Sudi, PKS memberikan beberapa masukan terkait kontrak baru koalisi akan tetapi tambahan tersebut bukan sesuatu yang mendasar. "Mereka mengajukan tapi tidak prinsip. Semacam tambahan-tambahan ya," kata Sudi
Sudi menambahkan, meski draft kontrak koalisi baru telah ada, belum ada satu partai koalisi yang menandatanganinya. "Itu nanti bareng-bareng, belum ada yang tanda tangan," kata dia. Sudi mengaku belum mengetahui pasti kapan kontrak tersebut akan ditandatangani. "Nanti itu tunggu, itu bukan di luar pengetahuan saya," kata dia
Seperti yang diketahui sebelumnya, hanya Partai Keadilan Sejahtera yang dimintai pendapat melalui surat oleh Presiden. Presiden sebelumnya bertemu dengan petinggi partai koalisi lainnya untuk membicarakan kelanjutan koalisi.
Hingga saat ini, posisi Partai Keadilan Sejahtera belum jelas dalam koalisi pendukung pemerintah. PKS telah menyampaikan surat tertutup kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Surat itu juga telah diterima Presiden.
Retaknya koalisi bermula saat penggunaan hak angket pembentukan panitia khusus perpajakan. Saat itu, Partai Golkar dan PKS mengambil sikap berbeda dengan koalisi pemerintah dengan mendukung penggunaan hak angket itu. Namun, koalisi pemerintah menang dalam voting dengan dukungan Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra.
Dalam surat itu, Sudi mengakui adanya sejumlah masukan dalam penyusunan kesepakatan koalisi baru. Namun, masukan itu bukan hal yang prinsip dan mengubah tata kesepakatan. "Yang dirokemendasikan tapi bukan hal yang prinsip," katanya. Ditanya sikap Partai Demokrat atas masukan itu, Sudi menyatakan bukan kapasitasnya menyatakan setuju atau tidak.
Sekretaris Sekretariat Gabungan Syarifuddin Hasan menyakini kemungkinan besar PKS akan segera gabung dengan anggota koalisi. "Dia pasti gabung," katanya. Ia mengatakan awalnya koalisi memberikan dua opsi bagi PKS, yaitu masuk dalam koalisi atau tidak. Soal masukan yang disampaikan PKS, Ia menyerahkan kepada Presiden. "Masukan langsung ke beliau, presiden," katanya.
