Upaya membentuk pemerintah baru mengalami kebuntuan sejak Maret.Parlemen Irak akan menggelar sidang di tengah-tengah laporan adanya terobosan dalam perundingan untuk membentuk pemerintahan.
Sejumlah anggota parlemen mengatakan tercapai kesepakatan untuk mempertahankan Nouri Maliki sebagai perdana menteri setelah dia mendapat dukungan dari koalisi kelompok Sunni pimpinan mantan perdana menteri, Iyad Alawi.
Perundingan untuk membentuk pemerintah baru Irak mengalami kebuntuan sejak bulan Maret.
Kesepakatan yang baru dicapai tersebut akan memberi pengawasan dan keseimbangan atas kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok tertentu.
Wartawan BBC di Baghdad, Jim Muir, melaporkan satu per satu fraksi kecil secara perlahan-lahan mendukung kesepakatan itu.
Kelompok saingan Maliki mengatakan Iran yang berperan dalam membujuk faksi-faksi kecil tersebut.
Melibatkan kubu Sunni
Nouri Maliki dilaporkan akan tetap memegang jabatan perdana menteri.
Namun masih muncul sejumlah pertanyaan, antara lain bagaimana caranya membawa aliansi pimpinan Allawi ke dalam pemerintahan.
Sejumlah pihak berpendapat aliansi itu harus dilibatkan karena penyingkiran atas warga Sunni dilihat sebagai faktor utama yang memicu pemberontakan selama ini.
Laporan-laporan menyebutkan Maliki akan tetap menjabat perdana menteri sementara kubu Allawi akan mendapat pos ketua parlemen, kementrian luar negeri, dan ketua Badan Kebijakan Strategi Nasional yang baru -yang secara teoritis akan menjadi pengawas kekuasaan perdana menteri.
Adapun jabatan presiden sepertinya masih akan dipegang oleh pemimpin warga Kurdi, Jalal Talabani.
Begitu sidang parlemen dibuka, salah satu agenda adalah memilih ketua dan wakilnya.
Setelah itu maka parlemen akan memilih presiden yang kemudian meminta koalisi parlemen terbesar -yang dipimpin Maliki- untuk membentuk pemerintahan dalam waktu satu bulan.
