KAIRO - Sebuah pengadilan militer Mesir menghukum seorang blogger karena telah menghina tentara dan menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara. Hal itu lebih lanjut menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis 'bahwa tentara menentang kebebasan berekspresi dan reformasi politik yang lebih besar.' Departemen Kehakiman, sementara itu, bergerak maju dalam penyelidikan korupsi atas mantan pejabat rezim Mubarak, mengumumkan penahanan 15 hari bagi Safwat el-Sharif, sekretaris jenderal partai yang berkuasa dan pernah menjadi salah satu pria paling berkuasa di negeri ini.
Pengadilan militer pada hari Minggu mengeluarkan hukuman terhadap
Maikel Nabil Sanad, 26 tahun, yang membawa laporan pelanggaran oleh
militer di blog-nya dan menuduh tentara masih setia pada Presiden Hosni
Mubarak. Hukuman itu diloloskan tanpa kehadiran pengacaranya, menurut
pernyataan oleh tujuh kelompok hak asasi yang berbasis di Kairo.
Ini adalah sidang pertama dari seorang blogger oleh penguasa militer
Mesir, yang mengambil alih negara itu setelah mantan presiden Hosni
Mubarak digulingkan oleh protes anti-pemerintah 11 Februari setelah
pemberontakan massal 18 hari.
Pengacara HAM mengatakan hukuman tersebut memiliki implikasi luas
bagi kebebasan berekspresi di Mesir pasca-Mubarak, dan bisa menjadi
pelopor bagi siapa pun yang ingin mengekspos kesalahan atau pelanggaran
oleh militer.
Seorang anggota dewan militer, Mayor Jenderal Mohammed al-Assar
mengatakan kepada sebuah stasiun TV swasta Mesir, ONTV, Senin, pasukan
bersenjata terbuka untuk kritik - tapi hanya sampai titik tertentu.
"Ada perbedaan antara kritik dengan niat baik dari seorang warga
negara, wartawan atau penyiar radio, yang memiliki kepentingan publik.
Tidak ada masalah dengan itu," katanya. "Masalahnya adalah dalam
mempertanyakan niat (tentara)."
Reporter Without Borders yang berbasis di Paris mengatakan
"terkejut" oleh hukuman penjara tiga tahun tersebut, meminta pihak
berwenang untuk meninjau dan membebaskannya "tanpa penundaan."
Kasus melawan Sanad, yang ditangkap dua minggu lalu di rumahnya,
didasarkan pada sebuah posting blog berjudul "Rakyat dan tentara tidak
pernah bergandengan tangan," mempertanyakan kesetiaan militer untuk Mubarak.
"Maikel memuat di blog-nya berita-berita yang diterbitkan oleh
kelompok hak asasi, dan kliping koran" kata Adel Ramadhan, pengacara
Sanad. "Bahaya meluas ke semua blogger, aktivis hak asasi dan wartawan."
Namun, dalam wawancara yang sama dengan ONTV Mayjen Ismail Etman
mengatakan tidak hanya bahwa posting Sanad menghina, tapi dia juga
gelisah terhadap kebijakan negara tentang wajib militer, yang katanya
akan "mempengaruhi rakyat."
Dia menambahkan bahwa Sanad mungkin memiliki "link asing," tanpa
merinci link seperti apa. Menghubungkan agenda asing untuk aktivis
politik juga merupakan taktik yang umum digunakan oleh rezim Mubarak
untuk menjelek-jelekan lawan-lawannya.
Kelompok hak asasi manusia mengkritik penguasa militer baru atas penangkapan sewenang-wenang dan pengadilan untuk warga sipil.
Ramadhan mengatakan lebih dari 10.000 warga sipil telah dinyatakan
bersalah dan dihukum oleh pengadilan militer sejak tentara mengambil
alih dua bulan lalu.
Pengadilan militer berlangsung cepat dan tidak mengikuti prosedur dan aturan bukti pengadilan sipil.
Sebaliknya, penyelidikan dari pejabat top rezim sebelumnya dilakukan
melalui sistem pengadilan sipil, memprovokasi tuduhan standar ganda.
Dalam wawancara mereka, para jenderal membenarkan perbedaan tersebut
karena kasus yang melibatkan kerusuhan, tentara atau ancaman terhadap
stabilitas ditangani oleh pengadilan militer, sedangkan kasus korupsi
adalah tanggung jawab sistem peradilan sipil.
"Jika ada kasus mempengaruhi keamanan Mesir atau angkatan bersenjata
... kita harus bertindak cepat dan merujuk mereka ke pengadilan
militer," kata Etman.
Penyelidikan dari begitu banyak pejabat rezim Mubarak yang pernah
dianggap orang-orang yang berada di atas hukum membuktikan untuk
beberapa pihak bahwa negara itu benar-benar berubah menjadi lebih baik.
El-Sherif, misalnya, menjalani lebih dari 20 tahun sebagai menteri
informasi Mubarak, dan telah menjadi tokoh masyarakat untuk setengah
abad terakhir. Dia adalah salah satu penasihat atas presiden dan
dipandang sebagai salah satu arsitek utama polisi Mesir.
Selama seminggu terakhir, mantan Perdana Menteri Ahmed Nazif dan
kepala staf presiden, Zakaria Azmi, juga ditahan selama 15 hari untuk
penyelidikan korupsi.
Bagi banyak orang, bagaimanapun, pelanggaran militer baru-baru ini lebih besar daripada penyelidikan korupsi.
Kebanyakan warga Mesir mengungkapkan kegembiraan ketika militer
masuk untuk menurunkan Mubarak, meneriakkan slogan "militer dan rakyat
berjalan seiring," tapi ketegangan sejak itu merayap ke dalam hubungan
tentara dengan penduduk.
Pada jam-jam awal Sabtu pagi, tentara dengan paksa menyerbu sebuah
kamp protes untuk memecah aksi duduk yang menewaskan setidaknya satu
demonstran dan melukai puluhan. Para demonstran telah kritis terhadap
militer.
Sekitar seribu demonstran sekarang mulai protes baru di ikon negara
Tahrir Square di Kairo menuntut pengunduran diri menteri pertahanan dan
kepala tentara, Field Marshal Mohammed Hussein Tantawi.
Heba Morayef, seorang peneliti Human Rights Watch, mengatakan kasus Sanad juga menunjukkan bahwa militer tidak bisa dikritik.
"Ini menempatkan militer sebagai suatu entitas yang berada di atas
kritik dan tidak dapat dimintai tanggung jawab," katanya. "Itu
mengirimkan sinyal yang salah tepat pada saat Anda seharusnya
bertransisi jauh dari praktek-praktek kejam yang dikombinasikan dengan
penyangkalan dan kegagalan untuk menyelidiki."
Itu juga hukuman yang paling keras terhadap blogger sejak tahun
2004, ketika salah satu didakwa menghina mantan presiden dan
menyinggung Islam dan dihukum empat tahun penjara.
