"Kelompok tertentu memanfaatkan kepentingan
politik dan pengumpulan dana," kata Ken Setiawan, mantan aktivis NII
yang juga pendiri NII Crisis Center.
Menurut Ken, gerakan NII saat ini bukan untuk perjuangan Islam. Lalu
apa yang dilakukan setelah masuk menjadi anggota NII? "Cari orang dan
cari duit," kata pria yang pernah menjadi anggota NII pada 2000 sampai
2002 ini.
Ken menegaskan, saat dia menjadi anggota NII,
tugasnya adalah merekrut anggota baru sekaligus mengumpulkan dana. Tak
tanggung-tanggung, dalam satu hari jumlah dana terkumpul sangat luar
biasa.
"Kami bisa menghasilkan bermiliar-miliar dalam waktu
beberapa hari saja," kata Ken. Tugas Ken saat itu rupanya bukan hanya
merekrut, dan mengumpulkan dana. Tapi, dia juga diberi tugas
'sampingan'.
"Saya dulu koordinator untuk perampokan dengan
pelaku pembantu rumah tangga," kata Ken. Ken dipercaya memasukkan
beberapa aktivis NII yang menyamar sebagai pembantu rumah tangga yang
baru.
Modusnya, setelah si majikan tak ada di rumah, pembantu
yang juga anggota NII itu lalu menghubungi Ken. Aksi dimulai. Ken
mengumpulkan beberapa rekannya dan satu mobil box menuju rumah target.
Proses perampokan terlihat seperti orang pindahan rumah.
"Itu sekitar tahun 2000 sampai 2002. Dulu sempat heboh di media, pembantu baru satu hari kerja gasak harta majikan," ujar Ken.
Seorang bekas aktivis NII lainnya menyatakan bahwa NII pernah memakai
modus perampokan itu sepuluh tahun silam. "Tapi sekarang sudah tak
pernah lagi. Sekarang mereka melakukan mobilisasi dana lewat anggota,
dengan memaksa mereka memenuhi target setoran," ujarnya. Bekas anggota
NII yang tak mau disebutkan namanya itu menyatakan berhenti dari gerakan
sejak 2008 lalu.
Sebelumnya, kelompok radikal Negara Islam Indonesia sudah menyusup ke
birokrasi. Pemerintah Provinsi Banten mengungkapkan sejumlah anggota
NII diketahui menjadi pegawai negeri sipil di wilayah itu.
"Saya sudah menerima laporan terkait keberadaan anggota NII yang saat
ini masuk jajaran pemerintahan atau menjadi PNS," kata Gubernur Banten
Ratu Atut Chosiyah di Markas Komando Resor Militer 064 Serang seusai
dialog antara Musyawarah Pimpinan Daerah Banten dan ulama kemarin.
Menurut Ratu Atut, pihaknya sejauh ini tak bisa menindak pegawai itu
karena menjadi PNS merupakan hak asasi. Apalagi hingga saat ini tidak
ada payung hukum yang melarang anggota NII tidak boleh menjadi PNS.
"Tidak ada aturannya yang bersangkutan (anggota NII) tidak diperkenankan
menjadi PNS," katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Banten Asmudji H.W. belum tahu persis jumlah anggota NII di
birokrasi Banten karena datanya sudah kedaluwarsa. "Kami sedang mendata
lagi," ucapnya. Yang pasti, "Anggota NII di birokrasi sudah ada sejak
sepuluh tahun lalu."
Asmudji menambahkan, pemerintah hanya bisa mengawasi dan membina mereka melalui Badan Kepegawaian Daerah.
Bupati Malang, Jawa Timur, Rendra Kresna menyatakan birokrasi di
wilayahnya juga diduga sudah disusupi NII. Ia menyatakan beberapa waktu
lalu bahwa dua pegawai wanita pemerintah kabupaten diketahui lenyap
sejak dua pekan terakhir, yang diduga terkait dengan gerakan radikal
itu. Ia meminta aparat memastikan apakah mereka korban NII atau justru
pelaku.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku pihaknya
belum mengetahui soal pegawai negeri yang anggota NII. "Tanya saja
Kapolri," ujarnya via pesan pendek. Tapi juru bicara Kementerian
Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, memastikan instansinya segera
mengirim surat kepada semua gubernur, bupati, dan wali kota agar
mengawasi pergerakan jaringan NII di wilayah masing-masing. "Hari ini
sudah meminta tanda tangan Menteri Dalam Negeri," ujar Reydonnyzar.
Calon
pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan, Laila Febriani alias
Lian, 26 tahun, sebelumnya diduga menjadi korban NII. Ia menghilang pada
7 April lalu dan ditemukan dalam keadaan linglung keesokan harinya di
Puncak, Bogor.
Sementara itu, maraknya orang hilang dan
kegiatan terorisme yang diduga terkait gerakan Negara Islam Indonesia
atau NII direspons beragam sejumlah kalangan. Pemerintah misalnya, akan
mengevaluasi strategi pendidikan kebangsaan. "Dalam rangka memantapkan
isi dari prinsip-prinsip negara ini," jelas Menteri Pendidikan Nasional
Mohammad Nuh di Jakarta.
Sebab fenomena perekrutan jaringan NII
menggunakan metode indoktrinasi dan dugaan cuci otak cukup meresahkan.
Mohammad Nuh mengatakan, iming-iming ide negara Islam di tengah kondisi
penegakan hukum serta sosial masyarakat saat ini cukup banyak menjerat
korban.
Menteri Agama Suryadharma Ali juga menyatakan tak bisa
membubarkan NII karena dianggap sebuah organisasi yang tidak jelas.
"Yang harus kita basmi adalah gerakannya," ucap Suryadharma.
Kekhawatiran juga dirasakan kalangan kampus di Universitas Islam
Sumatera Utara. Sejumlah fakultas memberikan pembekalan singkat kepada
mahasiswa mengantisipasi NII. Sasaran gerakan bawah tanah ini kerap
merekrut mahasiswa. "Dalam Islam tak dikenal ajaran penebus dosa," tutur
Dekan Fakultas Hukum UISU Lely Wasliati.
Beberapa ciri gerakan
NII di antaranya seperti pendekatan tiba-tiba dari orang yang tak
dikenal sebelumnya. Atau upaya menawarkan doktrin anti-negara dalam
ajarannya.
