Sejumlah
jenderal purnawirawan dikabarkan mendukung organisasi anti-Ahmadiyah
karena memiliki tujuan sama, yakni menjatuhkan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. (foto: Google)
JAKARTA - Sejumlah jenderal purnawirawan dikabarkan
mendukung organisasi anti-Ahmadiyah karena memiliki tujuan sama, yakni
menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Anggota Komisi I DPR, Salim Mengga, meragukan kabar upaya
penggulingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebutkan ingin
dilakukan oleh sejumlah purnawirawan TNI. Bahkan, dia menilai bahwa
penggulingan Presiden oleh purnawirawan merupakan hal yang mustahil.
Sebelumnya, Al-Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal
purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras
untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana
menggulingkan Presiden.
”Saya pikir di zaman sekarang ini purnawirawan melakukan kudeta hanya dongeng,” kata Salim yang juga purnawirawan Mayor Jenderal TNI itu di DPR, Jakarta.
Menurut Salim, pensiunan jenderal tidak mungkin memiliki keberanian untuk menggulingkan Presiden saat ini.
”Jangankan pensiunan jenderal, perwira yang masih aktif saja sulit
dan tidak punya keberanian untuk melakukan kudeta politik,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrat itu juga meminta agar isu penggulingan
Presiden termasuk pembentukan Dewan Revolusi Islam tidak diseriusi.
”Anggap saja itu informasi biasa. Tidak perlu BIN (Badan Intelijen Negara) ikut turun tangan,” ujarnya.
Di lain pihak, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah kabar
rencana kudeta tersebut. ”Tidak ada dan tidak pernah boleh ada rencana
kudeta. Tidak pernah ada laporan yang masuk bahwa ada perencanaan
kudeta,” kata Purnomo di Jakarta, hari ini.
Salah satu sumber Al Jazeera dalam investigasi ini adalah Sekjen
Forum Umat Islam (FUI), Muhammad al-Khatthath. Kepada wartawan televisi
itu, dia mengaku sudah bertemu dengan jenderal yang mau menggulingkan
SBY dari kursi presiden. Siapa sang jenderal itu?
Kepada wartawan, Selasa 23 Maret 2011 lalu, Muhammad al-Khatthath
menegaskan bahwa dalam wawancara dengan Al Jazeera ia sama sekali tidak
menyebut nama sang jenderal. "Nggak tahu saya. Saya kan nggak sebut,"
katanya kepada wartawan di sela konferensi pers Tim Pengacara Muslim di
Jakarta.
Konferensi pers di kantor Pengacara Mahendradatta itu digelar untuk
menjelaskan bom yang dikirim ke rumah Ketua Pemuda Pancasila Japto S
Soerjosoemarno beberapa waktu lalu. Japto memilih Mahendradatta sebagai
kuasa hukumnya. Kebetulan Al Khathath hadir dalam konferensi pers itu.
Al Khatthath mengakui bahwa dalam wawancara di tvOne dia pernah
menyampaikan agar Presiden SBY tidak menambah musuh. "Kan mau bubarin
ormas Islam. Jangan menambah musuh, karena yang musuhin SBY kan sudah
banyak, termasuk jenderal-jenderal," kata dia. "Saya nggak nyebut itu
jenderalnya siapa. Kan hak saya untuk tidak menyebut."
Selain
Khatthath, Al Jazeera juga mewawancarai salah satu purnawirawan
jenderal, Tyasno Sudarto. Tyasno adalah mantan Pangdam Diponegoro dan
pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat tahun 1999-2000. Ia
mengaku mendukung revolusi, asalkan berlangsung damai.
Sejumlah jenderal purnawirawan yang diwawancarai oleh Kantor Berita
VIVAnews.com, mengaku tidak tahu menahu soal upaya pengulingan Presiden
SBY itu. Mereka mengaku mendukung perubahan dengan cara yang
konstitusional, tanpa kekerasan apalagi kudeta, sebagaimana rumor yang
ramai ditiupkan.
"Kalau jenderal yang kudeta itu bukan TNI, Amerika mungkin iya," kata
Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat,
Letnan Jenderal (Purn) Soerjadi. Kabar soal penggulingan dengan
menunggangi organisasi garis keras itu, katanya, cuma bertujuan
menyudutkan para purnawirawan yang berpikir kritis. Soerjadi menduga,
isu ini sengajaditiupkan untuk untuk memojokkan TNI.
