JAKARTA - Pernyataan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono yang bernada meragukan bocoran WikiLeaks mengenai Indonesia
saat membuka Jakarta International Defense Dialog di Jakarta Convention
Center (JCC), Jakarta, dinilai terlambat. Pengamat komunikasi politik
Effendy Gozali mengatakan, jika memang isu itu tak benar, Presiden tak
perlu menanggapinya ataupun memberikan bantahan seperti yang dilakukan
kalangan Istana.
Dalam pernyataannya, Presiden menyebutkan apa yang disampaikan
WikiLeaks bisa memengaruhi dan memberikan implikasi secara politik dan
keamanan.
”Pernyataan ini agak telat. Sebenarnya enggak usah dibantah,” katanya di Gedung DPR, Jakarta.
Effendy mengatakan, berdasarkan riset yang dilakukannya bersama
peneliti komunikasi asing lainnya, pola komunikasi politik di Amerika
Serikat perlu dicontoh. Di negara tersebut, para politisinya hafal betul
kalau mereka tak perlu melakukan bantahan serius atau memberikan
tanggapan jika memang tidak melakukan hal seperti yang dimuat dalam
pemberitaan yang menyudutkannya.
”Kalau di AS itu, dituduh, selama dia tidak melakukan, dia
biasa-biasa saja. Di sana sudah lazim pejabat publik akan dipertanyakan
soal ijazah, affair, atau anak-anak Anda bisnisnya apa saja. Cuma,
selama itu tetap sesuai hukum yang berlaku, enggak ada tuh yang namanya
kepanasan, apalagi sampai mengeluarkan pernyataan bahwa ini membahayakan
negara dan sebagainya,” tuturnya.
Menurut Effendy, Presiden jangan mengulang kesalahan yang sama ketika
pada tahun 1986 seorang jurnalis mengungkap harta kekayaan Presiden
Soeharto di harian Australia, Sidney Morning Heralds. Saat itu Soeharto
mengatakan pemberitaan itu menghina martabat bangsa. Namun, ternyata hal
itu terungkap pada tahun 1998. Lantas, apakah pernyataan Presiden
Yudhoyono saat ini dinilai tepat?
”Sampai saat ini tepat, sampai terbukti WikiLeaks itu benar,” ujarnya.
Indonesia di WikiLeaks
Seperti diketahui, harian Australia, The Age, Jumat (11/3/2011),
memuat berita utama tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono. Laporan harian itu berdasarkan kawat-kawat
diplomatik rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang bocor
ke situs WikiLeaks.
Kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus
untuk The Age, mengatakan, Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan
untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik
korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen
negara demi memata-matai saingan politik dan setidaknya seorang menteri
senior dalam pemerintahannya sendiri.
Laporan-laporan diplomatik AS tersebut mengatakan, segera setelah
menjadi presiden pada tahun 2004, Yudhoyono mengintervensi kasus Taufik
Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Yudhoyono
dilaporkan telah meminta Hendarman Supandji, waktu itu Jaksa Agung
Tindak Pidana Khusus, menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufik
Kiemas untuk apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai ”korupsi selama
masa jabatan istrinya”.
Sebelumnya, puluhan orang, termasuk warga sipil, tewas akibat
bombardir pasukan sekutu ke Libya. Indonesia diminta bersuara lebih
keras. Untuk itu, Presiden SBY ada baiknya menelepon Presiden AS, Barack
Obama, agar suara RI lebih bisa didengar.
"Serangan ini harus
dihentikan, sudah cukup. Pemerintah Indonesia perlu bersuara," ujar
pengamat hukum internasional, Prof Hikmahanto Juwana.
Kabarnya,
Belanda akan masuk dalam pasukan sekutu untuk menyerang Libya. Jika ini
terjadi, akan semakin menguatkan sorotan bahwa yang terjadi adalah Barat
versus Libya. Meski memang, dalam pasukan sekutu, bergabung pula Qatar
yang notabene merupakan negara Arab.
"Harus ada komunikasi antara
SBY dengan Obama. SBY bisa menelepon Obama dan dengan suara bahwa
Indonesia sebagai negara anggota OKI, Non-blok, dan Ketua ASEAN meminta
serangan dihentikan, maka dengan itu lebih bisa didengar," sambung
Hikmahanto.
Serangan militer ini, lanjut dia, bagi pendukung
Khadafi merupakan agresi. Namun bagi kelompok yang tidak sejalan dengan
Khadafi merupakan sinyal yang baik bagi pergantian kepemimpinan dan
situasi politik di negara yang kaya akan emas hitam tersebut.
"Karena serangan ini sudah tidak lagi sah, maka harus segera dihentikan," imbuh Hikamahanto.
Menurutnya,
serangan militer pasukan sekutu tidak lagi sah, karena pasukan sekutu
telah menyerang kompleks kediaman Khadafi. Padahal sesuai Resolusi
1973/2011, salah satu poinnya mengatur no fly zone atau zona larangan
terbang bagi pesawat tempur pemerintah Khadafi. Instalasi militer
pemerintah Khadafi boleh diserang agar tidak digunakan untuk menyerang
rakyat Libya.