Ketua
Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab mengaku tidak tahu menahu soal
Kabinet Dewan Revolusi Islam seperti yang diberitakan Al Jazeera dalam
laporan eksklusifnya.
JAKARTA - Ketua Front Pembela Islam Habib Rizieq
Shihab mengaku tidak tahu menahu soal Kabinet Dewan Revolusi Islam
seperti yang diberitakan Al Jazeera dalam laporan eksklusifnya. "Saya
pikir itu sesuatu yang tidak benar. Jadi saya tidak tahu," kata Habib
Rizieq di Kantor Kementerian Agama.
Sebagaimana ramai diberitakan bahwa jaringan televisi Al Jazeera
menurunkan laporan investigasi berjudul Plot Untuk Menggulingkan
Presiden Indonesia Terbongkar. Laporan itu menyebutkan bahwa sejumlah
jenderal purnawirawan sedang berusaha menggulingkan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dari kursi presiden.
Guna mewujudkan rencana itu, para purnawirawan itu bekerjasama dengan
sejumlah kelompok Islam garis keras, juga dalam kasus kekerasan
terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik.
Video Al Jazeera juga menayangkan daftar "Dewan Revolusi Islam" yang
beredar di Internet. Tertera di situ, dewan ini dipimpin oleh Abu Bakar
Ba'asyir. Dalam daftar itu ada nama purnawirawan jenderal.
Habib Rizieg menegaskan, bahwa FPI bukan saja tidak pernah membuat
daftar Kabinet Revolusi itu, tapi sama sekali tidak tahu soal kabinet
itu. Habib meminta kabar itu diklarifikasi. FPI, katanya, "Sama sekali
tidak pernah membuat daftar kabinet revolusi.
Habib Rizieq mengaku khawatir jika FPI terus dituding oleh pihak
lain sebagai kelompok yang berencana melakukan makar. Menurut Rizieq,
semua tindakan yang dilakukan FPI harus berada dalam koridor konstitusi.
"Saya pikir ini jadi kontraproduktif, dikira akan membuat makar dan
nanti dikira pengalihan isu. Saya tidak menolak apresiasinya tapi kita
harus main di koridor konstitusional," ucap Rizieq.
Namun Rizieq mengaku tidak akan mempermasalahkan berita Al Jazeera itu hingga ke ranah hukum.
"Welcome saja, tapi kalau sudah menyangkut permasalahan hukum saya
pikir ini akan kita pelajari dulu. Kita selesaikan secara elegan," kata
Rizieq.
Sebelumnya, Organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti FPI, MUI, NU,
Muhammadiyah, dan Dewan Dakwah Islam (DDI) sepakat mengeluarkan satu
opsi dalam diskusi dengan Dirjen Bimas Islam Nazaruddin Umar. Opsi itu
adalah Ahmadiyah harus dibubarkan.
"Kita sepakat sebagai ormas
Islam, Ahmadiyah ini hanya ada satu opsi saja, bubarkan! Tidak ada opsi
lain," ujar Ketua FPI Habib Rizieq di kantor Kementerian Agama, Jl MH
Thamrin, Jakarta Pusat.
Menurut Rizieq, dalam dialog itu,
pimpinan PBNU Slamet Effendy mengklarifikasi adanya statemen yang
menyebutkan PBNU tidak mengatakan Ahmadiyah sesat. Dalam forum tersebut,
kata Rizieq, Slamet menyatakan PBNU mengeluarkan putusan Ahmadiyah
sesat.
"Beliau (Slamet Effendy) mengeluarkan putusan dari PBNU
(pusat) sampai PBNU di berbagai daerah sepakat bahwa Ahmadiyah adalah
sesat. Ahmadiyah ada di luar Islam," kata Rizieq.
Rizieq
mengapresiasi klarifikasi Slamet Effendy. Masyarakat juga diminta jangan
percaya pada LSM-LSM yang mencatut nama PBNU dan mengatakan jika
Ahmadiyah tidak sesat.
Setelah dialog dengan ormas Islam, Kemenag
juga akan berdiskusi dengan tokoh-tokoh seperti Hasyim Muzadi dan Jimly
Asshiddiqie siang ini.
