MOSKOW – Pemerintah Rusia kembali menekankan bahwa
intervensi militer asing dalam bentuk apa pun di Libya, negara yang
tengah dilanda konflik, merupakan hal yang tidak dapat diterima.
"Intervensi militer asing tidak boleh dilakukan," demikian bunyi pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Rusia.
Presiden Perancis Nicolas Sarkozy sebelumnya menyatakan bahwa
Perancis dan Inggris siap meluncurkan serangan udara terhadap pasukan
pemimpin Libya Muammar Gaddafi jika mereka menggunakan senjata kimia
atau pesawat untuk menghadapi warga sipil.
Rusia juga menyambut resolusi terbaru Uni Afrika yang mendukung
kedaulatan dan integritas nasional Libya serta mengecam intervensi
asing.
Pernyataan dari kementerian Rusia tersebut disampaikan menjelang
dilangsungkannya pertemuan darurat dari para menteri luar negeri
negara-negara anggota Liga Arab yang sedianya akan dilangsungkan di
Kairo. Pertemuan tersebut akan dihelat untuk menentukan apakah mereka
akan mendukung penerapan zona larangan terbang di atas Libya atau tidak.
Seruan untuk menerapkan zona tertutup tersebut semakin meningkat
dalam beberapa hari terakhir setelah pasukan Libya kembali melancarkan
serangan udara terhadap para pemberontak di bagian timur negara yang
terletak di Afrika Utara tersebut.
Menurut sejumlah pemberitaan media, para staf militer NATO telah
mulai menyusun rencana kemungkan pengiriman pasukan udara dan laut untuk
turut berperang jika memang dibutuhkan.
Sebelumnya, Rusia memang sudah menentang intervensi asing di Libya.
"Kami tidak beranggapan bahwa intervensi asing, apalagi intervensi
militer, sebagai solusi untuk mengatasi krisis di Libya. Rakyat Libya
harus menyelesaikan permasalahan mereka sendiri," kata Menteri Luar
Negeri Rusia Sergey Lavrov seperti dikutip RIA Novosti, Senin pekan lalu (7/3).
Tentangan Rusia terhadap intervensi militer asing di Libya
kemungkinan juga berarti bahwa rencana intervensi semacam itu tidak akan
mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan PBB karena Rusia adalah salah
satu anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto.
Oleh karena itu, jika Barat memutuskan untuk melakukan intervensi di Libya, hal itu tidak atas dukungan dari PBB.
Awal bulan ini, Lavrov juga menolak rencana Inggris yang berkeinginan menerapkan zona larangan terbang di atas Libya.
Lavrov menyebut gagasan penerapan zona larangan terbang di atas Libya
tersebut berlebihan. Ia juga mengatakan bahwa negara-negara kuat dunia
semestinya lebih memfokuskan diri pada upaya penjatuhan sanksi yang
telah disetujui Dewan Keamanan PBB.
David Cameron serta para pemimpin AS dan Australia berharap taktik
militer tersebut bisa mencegah Gaddafi mengebom rakyatnya sendiri.
Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB akhir Februari lalu, Cameron
mendesak para pemimpin militer menyusun rencana zona larangan terbang.
Sebelumnya, dukungan dari Rusia agaknya memungkinkan kala media
mengutip ucapan seorang sumber Kremlin yang meminta Gaddafi mundur
karena dengan menyerang rakyat sipil, dia berubah menjadi "mayat
politik".
Tapi, Dmitry Rogozin, duta besar Rusia untuk NATO, juga
memperingatkan agar tidak dilakukan tindakan militer terhadap Gaddafi
tanpa mendapat izin dari PBB.
"Jika ada seseorang di Washington yang berkeinginan melakukan
serangan di Libya, maka itu merupakan kesalahan serius karena penggunaan
kekuatan militer di luar zona tanggung jawab NATO akan dianggap sebagai
pelanggaran hukum internasional," kata Rogozin kepada kantor berita Interfax.
