Mesir telah memulai pemungutan suara dalam sebuah referendum terkait tentang perubahan konstitusi negara yang diusulkan oleh dewan militer yang berkuasa untuk pertama kalinya sejak mundurnya Presiden Hosni Mubarak.
Sekitar 45 juta dari 80 juta orang Mesir yang berhak, memberikan
suara dalam referendum sebagai bagaian dari rencana militer untuk
transisi kekuasaan, bertujuan untuk memastikan pemilihan anggota
parlemen dan presiden yang bebas dan adil akhir tahun ini, AFP
melaporkan.
Pemungutan suara ini akan menjadi yang pertama di Mesir sejak
revolusi rakyat yang berhasil memaksa mundur presiden Mubarak pada bulan
Februari.
Jika disetujui, perubahan akan mengurangi batas masa jabatan presiden
hanya 6-4 tahun, dan presiden juga harus menunjuk wakil dalam waktu 30
hari setelah terpilih.
Partai oposisi Mesir terorganisir, Ikhwanul Muslimin, telah
menyuarakan dukungan untuk amandemen, tetapi beberapa tokoh seperti
Mohamed ElBaradei telah mendesak Mesir untuk memberikan suara menentang
perubahan konstitusional.
ElBaradei, mantan direktur Badan Energi Atom Internasional,
mengatakan Jumat kemarin bahwa partai politik Mesir harus diberikan
cukup waktu untuk mempelajari serangkaian proposal dan perubahan sebelum
memulai setiap tindakan reformasi demokratis.
Dia juga berpendapat bahwa perubahan konstitusi hanya akan dipermainkan oleh sisa-sia rezim Mubarak.
"Kami bekerja untuk masyarakat multietnis yang toleran. Kita
membutuhkan demokrasi berfungsi yang menjamin kebebasan beragama,
berbicara dan hak orang untuk menjalani kehidupan yang bermartabat,"
kata ElBaradei.
Pada hari Jumat, ribuan demonstran Mesir menggelar unjuk rasa di
ibukota Kairo, menyerukan untuk sebuah konstitusi baru dan peralihan
kekuasaan kepada pemerintah sipil.
Demonstran mengatakan mereka skeptis tentang transisi cepat menuju
demokrasi dan supremasi sipil dan mempertahankan bahwa demonstrasi akan
terus berlanjut sampai semua tuntutan mereka terpenuhi.
Mereka juga menyerukan pembubaran Partai Demokratik Nasional (NDP) dan menyerahkan semua aset partai kepada publik.
Para demonstran Mesir berpendapat bahwa semua tahanan politik harus
dibebaskan dan investigasi diluncurkan kepada para pejabat yang
bertanggung jawab atas kekerasan yang digunakan terhadap warga sipil.