Partai Demokrat (PD) angkat bicara terkait pandangan sejumlah tokoh
yang
"Sangat tidak logis dan tidak ada dasarnya menyamakan situasi di Indonesia dengan di Mesir," ujar Wasekjen PD, Saan Mustopa, Senin (31/1/2011). Menurut Saan, situasi politik di Mesir berbeda jauh dengan situasi politik di Indonesia. Menurutnya, situasi politik di Indonesia relatif stabil.
"Di Mesir itu Presiden Mubarak sudah berkuasa selama 31 tahun sama dengan Pak Soeharto dulu. Kondisi sosial politik di sana jauh berbeda dengan di Indonesia," jelasnya.
Saan menambahkan, situasi di Mesir saat ini hampir serupa dengan situasi era reformasi di Indonesia. "Dan fase itu sudah kita lewati," ujarnya.
Pandangan senada disampaikan Jubir PD, Ruhut Sitompul. Ruhut meminta para tokoh nasional untuk tidak mewacanakan revolusi di Indonesia.
"Saya sayangkan tokoh-tokoh yang mengatakan demikian termasuk Sultan. Lain lubuk lain ikannya, lain ladang lain belalang. Di Timur Tengah itu situasinya diktator beda sekali dengan di Indonesia," papar Ruhut.
Menurut Ruhut, Presiden SBY didukung penuh oleh rakyat Indonesia sehingga sulit ada gelombang revolusi seperti di Mesir.
"Pak SBY itu dipilih oleh 63 persen rakyat Indonesia dalam pemilu. Tentu saja tidak akan ada kejadian seperti di Mesir," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD menilai dua imunitas sedang mengancam bangsa Indonesia saat ini yakni imunitas terhadap kasus korupsi dan kecelakaan atau musibah.
"Kalau imun terhadap penyakit cacar masih bagus, tapi bangsa Indonesia saat ini terancam imunisitas yang negatif," katanya dalam pidato pada pelantikan DPW IKA-UII Jatim periode 2011-2016 di Surabaya.
Di hadapan 500-an alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dari berbagai daerah di Jatim, Mahfud MD yang juga Ketua Umum DPP IKA-UII itu menjelaskan bangsa Indonesia saat ini sudah tidak sensitif terhadap kedua kasus.
"Di masa lalu, korupsi dan kecelakaan itu merupakan kasus atau berita yang heboh, tapi masyarakat dan pemerintah sekarang sudah tidak kaget dengan kasus korupsi yang bernilai miliaran rupiah, karena adanya korupsi triliunan," katanya.
Padahal, kata mantan Menteri Pertahanan (Menhan) di era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, korupsi dalam jumlah jutaan pun harus menjadi kasus atau berita yang patut disikapi siapa pun.
"Tahun 1990-an, korupsi yang hanya puluhan juta sudah mengagetkan masyarakat dan masyarakat sudah berteriak untuk melakukan tekanan kepada pemerintah supaya segera menyelesaikan," katanya.
Hal yang sama juga terjadi pada kasus kecelakaan yang sudah dianggap biasa. "Sekarang, kalau ada kecelakaan dengan korban lima tewas atau musibah kereta api dengan korban kecil sudah dianggap biasa," katanya.
Padahal, katanya, kecelakaan dengan korban berapa pun sudah seharusnya menjadi kekagetan pemerintah.
"Kecelakaan lalu lintas atau kereta api itu persoalan manajemen pemerintah, kecuali bencana alam seperti banjir, karena kecelakaan di luar negeri itu sangat minim akibat manajemen pemerintahan yang bagus," katanya.
Menurut mantan anggota DPR/MPR itu, imunitas dalam kasus korupsi dan kecelakaan yang merupakan akibat manajemen pemerintahan yang tidak berjalan itu berbanding terbalik dengan solidaritas di tingkat masyarakat.
"Kalau masyarakat kita masih mempunyai solidaritas tinggi, karena begitu ada bencana tsunami di Aceh, Mentawai, Merapi, maka semuanya merasa sebagai saudara tanpa melihat agama, suku, atau golongan," katanya.
Oleh karena itu, Mahfud MD berharap IKA-UII di Jatim menjadikan solidaritas masyarakat sebagai modal untuk melawan dua imunitas yang terjadi.
"Sekarang, kejahatan yang diteriakkan orang yang mempunyai modal itu bergaung, sedangkan kebenaran yang diteriakkan LSM yang nggak mempunyai modal itu tenggelam, karena itu IKA-UII harus menggaungkan teriakan kebenaran itu," katanya.
Kepada Ketua IKA-UII Jatim Ir H Ichsan Suaidi dan jajarannya yang baru dilantiknya, ia meminta agar jangan abai atau nggak peduli kepada masyarakat, meski IKA-UII bukan partai politik.
"IKA-UII itu memang bukan organisasi politik, tapi IKA-UII tetap harus berpolitik dengan politik inspiratif, bukan politik praktis. Politik inspiratif itu meneriakkan keadilan, demokrasi, kebenaran, melawan korupsi, melawan imunitas," katanya.
Ia menambahkan bila IKA-UII diam saja terhadap imunisitas yang ada, maka "lonceng kematian" bangsa Indonesia sudah dekat, akibat ketidakbenaran sudah dilihat sebagai hal biasa.
Sejumlah alumni di Jatim yang hadir antara lain Kajati Jatim M Farela, Wakajati Jatim Elvis Jhoni, Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar, Sekkota Surabaya Sukamto Hadi, Asisten III Sekkota Surabaya M Taswin, dan Ketua PN Surabaya Heru Pramono.
Alumni dari Jakarta yang hadir antara lain Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, dan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, sedangkan Ketua KPK Busyro Muqoddas berhalangan hadir
