JAKARTA –
Partai Demokrat mulai kerepotan menghadapi isu dugaan suap seskemenpora
yang terus menyeret-nyeret nama sejumlah petinggi partainya. Isu
perpecahan pun ditanggapi dengan tudingan adanya kekuatan besar
pihak-pihak tertentu yang ikut bermain dalam kasus tersebut.
Ketua Departemen Penegakan Hukum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman
merasa, kekuatan itu terus berupaya memecah belah partainya. ”Ada yang
coba mengadu domba, ada invisible hand yang ikut bermain, iya, mungkin
iya,” ujar Benny, dalam keterangan pers di ruang fraksi, komplek
parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/5).
Satu di antara indikasi yang paling terlihat, kata dia, adalah bisa
beredarnya berita acara pemeriksaan (BAP) Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) di masyarakat. ”Kok bisa beredar itu juga kami tidak tahu
bagaimana ceritanya, itu luar biasa anehnya, BAP kok bisa bocor,”
imbuhnya.
Dalam BAP yang sempat beredar, diceritakan kalau salah satu tersangka
yang ikut tertangkap tangan Mindo Rosalina Manulang sempat mengakui
kepada penyidik kalau pernah melakukan pertemuan dengan Bendahara Umum
DPP Partai Demokrat M. Nazaruddin. Dari pertemuan itulah, pihaknya
diminta untuk memfasilitasi (broker) pelak proyek pembanguna Wisma Atlet
terkait penyelenggaraan Sea Games di Palembang. Nilainya 200 miliar.
Meski menyatakan, kalau ada kekuatan besar yang ingin memecahbelah
partainya dengan memunculkan kasus tersebut, Benny menegaskan kalau
partainya tetap kompak hingga saat ini. ”Ibarat pohon, semakin tinggi
pohon semakin kencang juga angin menerpa,” ujar ketua komisi hukum dan
HAM DPR tersebut.
Saat itu, Benny bersama Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika
Ruhut ‘Poltak’ Sitompul sebenarnya hanya mendampingi M. Nazaruddin.
Namun, keduanya yang justru paling banyak mengambil porsi untuk
memberikan keterangan.
Pernyataan adanya pihak-pihak yang secara sistematis berusaha
’mengganggu’ partai peraih suara terbanyak pada Pemilu 2009 lalu itu
juga dinyatakan Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa. ”Dalam
politik itu semua kemungkinan memang akan selalu ada,” ujar Saan, di
komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Terkait hal itu, dia lantas mengingatkan kalau hal tersebut tidak
sepatutnya dilakukan. Saan mengibaratkan, kasus travel check terkait
pemilihan gubernur BI yang banyak menyeret kader partai lain beberapa
waktu lalu. ”Banyak yang menganggap kalau saat itu kami (Demokrat, Red)
bisa meraih keuntungan, tapi saya katakan, bahwa kita semua tidak boleh
mengambil keuntungan sendiri di atas penderitaan orang lain,” sindirnya.
Akibat isu dugaan suap sesmenpora yang terus bergulir dan menyeret nama
Nazaruddin, posisi politisi muda berlatarbelakang pengusaha itu sebagai
bendahara umum juga sempat dikabarkan digusur. Bahkan, tidak hanya itu,
isu liar terkait rencana mengadakan kongres luar biasa (KLB) juga sempat
berhembus.
”Pergantian bendahara umum itu tidak ada. Apalagi KLB, tidak ada itu,
tidak ada relevansinya,” bantah Saan. Dia menyatakan, sebagai partai
yang sehat, Demokrat dalam memutuskan sesuatu selalu berdasar pada
hal-hal yang telah pasti. Dia lantas menghubungkannya dengan isu
perpecahan yang muncul belakangan ini.
Menurut dia, partainya sesungguhnya telah berhasil menunjukkan
kedewasaan berpolitik ketika ada kompetisi yang cukup ketat saat kongres
2010 lalu. ”Sampai sekarang, saya yakin itu tetap dipertahankan, tidak
ada kubu-kubuan,” imbuh salah satu orang dekat Ketua Umum Partai
Demokrat Anas Urbaningrum tersebut.
