Menteri
Luar Negeri Inggris, William Hague berbicara selama konfereni mengenai
kebijakan di Libya pada 29 Maret 2011 di London. Inggris dikabarkan
mengusir lima orang diplomat Libya pendukung Moammar Gaddafi. (Foto:
Getty Images)
LONDON – Pada hari Rabu (30/3), pemerintah Inggris
mengusir lima orang diplomat Libya pendukung Moammar Gaddafi. Inggris
juga mengatakan tidak akan mengesampingkan kemungkinan pengiriman
pasokan senjata kepada pemberontak yang memerangi Gaddafi.
Menteri Luar Negeri William Hague mengatakan, para diplomat tersebut,
termasuk atase militer, telah diminta pergi karena mereka dianggap bisa
menjadi "ancaman bagi keamanan nasional."
Para pejabat mengatakan bahwa diplomat yang diusir adalah "pendukung
kuat Gaddafi yang bisa menjadi ancaman bagi tokoh-tokoh oposisi dan
pelajar Libya yang menetap di Inggris."
"Untuk menggarisbawahi kekhawatiran besar kami terhadap tindakan
rezim (Gaddafi), saya bisa mengumumkan bahwa hari ini kami telah
mengambil tindakan untuk mengusir lima orang diplomat di Kedutaan Libya
di London, termasuk atase militer," kata Hague.
Para pengamat mengatakan, tindakan itu serupa dengan tahun 1984, saat
polwan Inggris Yvonne Fletcher ditembak mati dari dalam Kedutaan Libya
saat tengah menjalankan tugasnya dan mengatur demonstrasi anti-Gaddafi.
Akan tetapi, Duta Besar Libya Omar Jelban akan tetap menjabat untuk
menjaga agar jalur komunikasi tetap terbuka, kata seorang pejabat yang
merahasiakan namanya.
Pengusiran tersebut dilakukan selang satu hari setelah
diselenggarakan konferensi besar mengenai Libya di London. Dalam
konferensi itu, salah satu yang dibahas adalah kemungkinan meningkatkan
tekanan pada Gaddafi agar membuka jalur dialog dengan lawan-lawannya.
Hague juga mengungkapkan bahwa Christopher Prentice, diplomat senior Inggris, mengunjungi Benghazi awal pekan ini untuk berdialog dengan para pemimpin pemberontak yang menamakan diri Dewan Nasional Transisi Sementara Libya.
Sementara itu, muncul perdebatan panas di Inggris pada hari Rabu
terkait isu kontroversial kemungkinan pengiriman pasokan senjata kepada
pasukan pemberontak di Libya.
Di hadapan parlemen kemarin (30/3), Perdana Menteri David Cameron
mengatakan bahwa langkah semacam itu tidak bisa diabaikan, sementara
dibutuhkan kehati-hatian yang amat sangat untuk membuat keputusan
seperti itu.
"Posisi hukumnya sudah jelas bahwa embargo senjata diterapkan terhadap seluruh wilayah Libya," kata Cameron.
Tapi, pada saat bersamaan, Resolusi 1973 PBB memperbolehkan
diambilnya "semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga sipil
dan wilayah berpenduduk sipil, tambah Cameron.
"Menurut kami, hal ini tidak selalu mengabaikan ketetapan pemberian
bantuan kepada pihak-pihak yang melindungi warga sipil dalam keadaan
tertentu," kata Cameron.
"Kami tidak menutup kemungkinan itu, tapi kami masih belum mengambil keputusan untuk melakukannya," tambah Cameron.
Akan tetapi, tokoh senior Partai Liberal Demokrat, Menzies Campbell,
mengatakan bahwa posisi hukum penjualan senjata masih belum jelas dan
konsekuensi politik dari pemberian pasokan senjata untuk pemberontak
"sulit diprediksikan."
Denis Skinner, tokoh sayap kiri veteran dari Partai Buruh, mendesak
Cameron agar tidak mengulangi "kesalahan" di Afghanistan dengan
mempersenjatai kelompok-kelompok pemberontak yang kemudian diketahui
disusupi al-Qaeda.
