Sejumlah
tokoh yang menamakan diri Dewan Penyelamat Negara (Depan) bertemu
dengan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK). Selain mengadukan kekecewaan
mereka pada SBY, mereka juga meminta agar JK mencalonkan diri kembali
dalam Pilpres 2014. (foto: Matanews.com)
YOGYAKARTA - Jendral (purn) Tyasno Sudarto yang
juga Ketua Umum Tamansiswa Yogyakarta membantah terlibat dalam
serangkaian aksi separatis yang ada di Indonesia. Dia juga membantah
terlibat dalam pembentukan Dewan Revolusi Islam yang muncul di media.
Tyasno menegaskan, para purnawirawan jendral tidak melakukan aksi separatis untuk menggulingkan roda pemerintahan SBY-Boediono.
"Saya tidak tahu adanya pembentukan Dewan Revolusi Islam. Saya tidak
pernah dikonfirmasi tentang DRI, dan saya tidak tahu adanya pencantuman
nama saya di dalam DRI itu," kata Tyasno di Balai Persatuan Tamansiswa
Yogyakarta, Kamis (31/3/2011).
"Berita yang menyatakan para purnawirawan jendral mendukung gerakan
untuk menciptakan keresahan di Cikeusik Banten serta aksi pembubaran
Ahmadiya adalah tidak benar dan sama sekali tidak bertanggungjawab,"
tegas mantan KSAD ini.
Gerakan-gerakan ormas islam, lanjut
Tyasno, tidak ada hubungannya dengan kepentingan Purnawirawan Jendral
yang kritis terhadap pemerintah.
"Perjuangan saya adalah
perjuangan dalam menegakkan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tuggal Ika, dan
NKRI hingga mati. Bung Karno pernah bilang, 'Indonesia Merdeka adalah
semua, untuk semua, bukan hanya milik golongan tertentu saja," tegasnya.
Tyasno berharap, masyarakat luas agar mawas diri dan waspada terhadap
fitnah pemberitaan. "Pemberitaan tentang DRI maupun aksi-aksi separatis
merupakan upaya adu domba untuk memecah belah sesama anak bangsa. Kita
semua harus bijak menyikapinya," katanya.
Sebelumnya, sejumlah
tokoh yang menamakan diri Dewan Penyelamat Negara (Depan) bertemu dengan
mantan Wapres Jusuf Kalla (JK). Selain mengadukan kekecewaan mereka
pada SBY, mereka juga meminta agar JK mencalonkan diri kembali dalam
Pilpres 2014.
Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya,
menilai JK memang lebih populer setelah gagal memenangi pemilihan
presiden tahun 2009 lalu. Rakyat yang kecewa pada SBY yang dinilai
peragu dan kurang tegas, merindukan sosok JK yang profesional dan berani
gerak cepat.
"Yang menjadi titik lemah SBY kan hal yang rutin
dikritik. SBY dinilai plin plan, lamban dan lama mengambil keputusan,"
ujar Yunarto.
Yunarto menjelaskan, akibatnya rakyat menginginkan
figur yang tegas. Berdasarkan riset Charta Politika, di daerah rural
atau pedesaan, sosok militer yang dinilai tegas seperti Prabowo menjadi
populer.
"Sedangkan di daerah perkotaan, masyarakat mendambakan
tokoh dari profesional yang cekatan dan tegas serta berani mengambil
keputusan. Sosok JK muncul bersama Sri Mulyani," terangnya.
Yunarto
menambahkan, JK semakin populer saat pemerintahan SBY-Boediono
bergulir. Rakyat mengingat, dulu JK yang memback up SBY jika ada
masalah.
"Dulu kan SBY-JK saling melengkapi, manakala ada titik lemah. Dalam memori pendek masyarakat itu yang terjadi," katanya.
Namun
langkah JK untuk kembali mencalonkan diri dalam Pilpres 2014, dinilai
berat. Selain faktor usia yang sudah memasuki kepala tujuh, JK pun kini
tidak lagi memimpin partai politik besar sekelas Golkar.
"Ini akan sulit," tutupnya.