Kalangan
anggota DPRD Riau merasa heran pada Ketua Johar Firdaus. Mengapa surat
dari Pemprov tentang pembangunan hotel dan mal Rp 1,1 triliun di MTQ tak
disampaikan ke anggota.Adanya polemik yang berkembang bahwa, tidak diikutkanya dewan dalam pelepasan aset Purna MTQ untuk pembangunan Riau Tonw Squer and Convention (RITOS). Dan ternyata selama ini surat pemberitahuan itu sudah masuk ke dewan, tertanggal 01 November 2011yang diterima pimpinan DPRD Riau. Herannya, selama ini anggota dewan tidak mengetahui kalau sudah ada pemberitahuan Pemprov Riau sebelumnya.
Hal ini diungkapkan wakil ketua komisi B DPRD Riau, Ramli FE kepada riauterkini, Senin (30/4) di gedung DPRD Riau. Katanya, surat itu sudah diterima pimpinan dewan, dimana dalam surat itu hanya bersifat pemberitahuan saja. Dan surat tersebut tidak disampaikan ketua DPRD Riau kepada anggota dewan.
"Terkait pelepasan aset di Purna MTQ oleh Pemprov, masalahnya selama ini terjadi diskomunikasi antara pimpinan dan anggota dewan. Walaupun isu surat tersebut hanya sekedar pemberitahuan, untuk itulah nantinya hal ini akan kita bahas di Badan Musyawarah, minta pertanggungjawaban pimpinan dewan. Mengapa hal ini bisa terjadi, karena ini sudah mempermalukan dewan," kata politisi PBR ini.
Ketua DPD Partai Bintang Reformasi (PBR) Provinsi Riau ini mengatakan, walaupun secara resmi Pemprov belum memberitahukan permintaan persetujuan dewan. Namun, setidaknya sudah ada surat sebagai pertanda untuk pembangunan arena Puran MTQ.
"Makanya, kita dari fraksi Gabungan akan minta pertanggungjawaban ketua DPRD di Bamus nanti, mengapa hal ini tidak disampaikan kepada dewan. Sehingga ini telah mencoreng nama baik dewan sendiri, dengan adanya polemik ini," ujarnya.
Lebih lanjut anggota dapil Kabupaten Pelelawan ini, menyanyangkan sekali hal seperti ini bisa terjadi, diskomunikasi antara pimpinan dan anggota dewan. "Kalau dari awal pimpinan menyampaikan hal ini, dan ada komunikasi yang baik. Tentunya hal seperti ini tidak akan pernah terjadi," ungkapnya.
Sumber:Riauterkini
