JAKARTA –
Tindakan menurunkan aparat keamanan dalam jumlah besar pascakerusuhan
yang terjadi di Ambon untuk melakukan pengamanan dianggap kurang tepat.
Pendekatan tersebut dianggap justru akan memunculkan
ketegangan-ketegangan baru.
Demikian yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR, Pramono Anung di
gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/9/2011). Lebih lanjut ia berpendapat
seharusnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah adalah pendekatan secara budaya dan sosial.
“Pendekatan yang paling baik terhadap masalah di Maluku adalah
pendekatan sosial, budaya, kekerabatan dan kekeluargaan. Apalagi Ambon
sekarang ini jadi daerah tujuan wisata,”ujarnya.
Apabila pemerintah tetap memfokuskan diri kepada penambahan personel
aparat keamanan justru hal itu tidak akan efektif menciptakan perdamaian
di Ambon. Terkait pendekatan secara sosial budaya serta kekeluargaan
yang ia ungkapkan, Pramono mengatakan dirinya sudah melihat apa yang
terjadi sebenarnya di Maluku.
“Mudah-mudahan konflik di Ambon tidak meluas sebab saya sudah 10 kali
ke Ambon, masyarakat Maluku sebenarnya sangat toleran,” jelasnya.
Pramono juga menyesalkan pemerintah daerah dan pusat yang terkesan lamban menangani konflik tersebut.
“Aparat di lokasi cukup kecil dan terjadi disinformasi. Konflik ini
kan tidak terlalu menjadi besar kalau Pemda dan Pempus turun tangan
waktu itu. Persoalan ini besar karena pemberitaan yang simpang siur,
info dari mulut ke mulut. Saya tidak salahkan media, tapi informasi dari
mulut ke mulut seperti jejaring sosial seperti nge-tweet padahal tidak
di lokasi,” pungkasnya.
