KABUL - Saat Presiden AS Barack Obama tengah melakukan sebuah tinjauan keseluruhan mengenai kebijakannya di Afghanistan, mantan pejabat Taliban mengajukan sebuah kesepakatan dengan AS untuk menyingkirkan sekutu mereka, Al-Qaeda.
"Taliban menerima dana dan persenjataan dari Al-Qaeda untuk melakukan
peperangan," kata Senator Arsalan Rahmani, seorang mantan menteri
urusan Islam dalam pemerintahan Taliban, kepada The Times pada hari
Jum'at (17/06).
"Namun jika Taliban memiliki hubungan baik dengan pemerintah, maka
mereka akan menyingkirkan Al-Qaeda karena dianggap sudah tidak lagi
diperlukan."
Mantan menteri luar negeri Taliban, Mullah Wakil Ahmed Mutawakkil menyuarakan pandangan yang serupa.
"Jika Taliban terus bertempur dan pada akhirnya mengambil alih
pemerintahan Afghanistan dengan bantuan Al-Qaeda, maka akan sangat sulit
untuk memisahkan keduanya."
Mullah Wakil Ahmed Mutawakkil ditahan oleh pasukan AS dari tahun 2002 hingga 2005 dan kini tinggal di Kabul.
Taliban dan gerakan Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden diyakini
menjalin persekutuan setelah kelompok gerilyawan Afghanistan tersebut
mengendalikan negara itu pada tahun 1996.
Namun Taliban digulingkan oleh AS, yang menginvasi Afghanistan pasca peristiwa 9/11, dimana AS menuding Al-Qaeda berada di balik serangan tersebut.
Sejak saat itu, Taliban terlibat dalam peperangan gerilya
berkepanjangan melawan pasukan penjajah asing pimpinan AS serta
pemerintahan lokal yang dikendalikan oleh Presiden Hamid Karzai.
Sementara itu, seorang prajurit AS tewas dalam sebuah ledakan bom
pinggir jalan pada hari Minggu kemarin di sebelah selatan Afghanistan.
Kematian prajurit tersebut membuat jumlah pasukan asing yang tewas di
tanah Afghanistan pada tahun ini telah mencapai 418 orang, meningkat
drastis jika dibandingkan dengan 294 orang pada tahun 2008.
Tingginya angka kematian pasukan asing tersebut memaksa pemerintahan
Obama untuk memutar otak dan melakukan peninjauan keseluruhan terhadap
kebijakan AS di Afghanistan. Obama baru-baru ini mengatakan bahwa
permasalahan utama AS adalah Al-Qaeda, bukan Taliban. Presiden kulit
hitam pertama AS tersebut juga menyerukan dialog dengan para anggota
Taliban yang lebih moderat untuk mendapatkan perdamaian di Afghanistan.
Mutawakkil, mantan menteri luar negeri Taliban, mengajukan sejumlah persyaratan untuk melakukan kesepakatan dengan AS. Para pemimpin Taliban menginginkan jaminan keamanan dan penghapusan imbalan atas diri mereka.
Mereka juga menginginkan sebuah program untuk membebaskan para
tahanan yang berada di pangkalan udara AS di Afghanistan, Bagram, serta
di penjara Teluk Guantanamo. Sebagai gantinya, Taliban berjanji untuk
tidak membiarkan penyusunan rencana serangan terhadap AS di Afghanistan.
"AS memiliki hak untuk yakin bahwa setiap pemerintahan, baik
pemerintahan Taliban maupun pemerintahan lainnya, akan menjamin untuk
tidak memberikan ancaman kepada AS," tandasnya.
Senator Rahmani mengamini ucapan tersebut. "Diantara para pemimpin
Taliban, sebagian besar menginginkan adanya perdamaian," katanya. Dia
menambahkan bahwa para anggota dewan kepemimpinan Taliban siap untuk
melakukan negosiasi untuk mencapai perdamaian di negara tersebut.
"Afghanistan adalah tanah tumpah darah mereka, dan mereka menginginkan
kedamaian di sini."
Surat kabar tersebut mengatakan bahwa "pemikiran baru Amerika"
adalah, para anggota "nasionalis" Taliban kemungkinan dapat dipisahkan
dari elemen-elemen kelompok yang lebih radikal, demikian halnya dengan
Al-Qaeda.
Mutawakkil, yang menghadiri pertemuan para juru runding Afghanistan
di Arab Saudi tahun lalu, kini telah "dirayu secara halus oleh
gerombolan pejabat senior AS yang beberapa kali berkunjung ke
kediamannya," demikian tulis surat kabar tersebut.
Presiden Obama diharapkan segera mengumumkan tambahan 45.000 orang
pasukan AS sebagai bagian dari pertempuran untuk memenangkan "hati dan
pikiran" Afghanistan.
Namun setelah menjalani peperangan delapan tahun, para pejabat AS
mulai menyadari bahwa kekuatan militer dan keuangan mungkin tidaklah
cukup untuk meraih kemenangan di negara yang memiliki kompleksitas etnis
dan suku. Beberapa bentuk rekonsiliasi politik juga diperlukan.
"Jika Anda tidak memiliki strategi militer dan politik, maka Anda
tidak akan mendapatkan keduanya," kata seorang pejabat Barat,
menjabarkan "pemikiran baru" tersebut.
Akhir minggu ini, upaya AS – dan negara-negara lain yang terlibat
dalam perang Afghanistan – difokuskan pada upaya negosiasi untuk
mengakhiri kebuntuan yang mewarnai proses pemilihan presiden. Dalam
beberapa hari ke depan, diperkiraka akan ada pengumuman mengenai
kecurangan yang ditemukan pada sebagian besar suara Hamid Karzai.
Dala konstitusi Afghanistan disebutkan bahwa jika tidak ada kandidat
yang memenangkan lebih dari 50 persen suara, maka harus dilakukan
pemilihan ulang antara dua orang kandidat utama.
AS berupaya keras untuk menghentikan Karzai agar tidak mengadakan
kesepakatan rahasia dengan mantan panglima perang sebelum pemilihan
umum, dan upaya tersebut gagal.
Para pejabat AS meresahkan kembalinya pemimpin kuat Tajik, Mohammad
Fahim, mantan pemimpin Aliansi Utara yang menggulingkan Taliban dari
Kabul pada tahun 2001.Selama beberapa tahun, dia adalah seorang sekutu
kunci AS, namun para pejabat AS pada akhirnya menyingkirkannya dari
kekuasaan pada tahun 2004. Akan tetapi ia kembali lagi pada tahun ini
kala Presiden Karzai memilihnya sebagai pasangan politik. Dia hampir
pasti akan menjadi wakil presiden, dan mungkin juga akan duduk di
kabinet bersama dengan sederet mantan panglima perang yang garang.
Diantara sosok-sosok lain yang mungkin mendapatkan kekuasaan, ada
nama Karim Khalili, seorang pemimpin enis minoritas Hazara, serta
Ishmael Khan, orang kaya yang merupakan mantan pemimpin gerilyawan dari
Herat, kota sebelah barat Afghanistan.
"Nantikan saja sebuah jajaran kabinet "berwarna-warni" yang terdiri
dari para pemimpin suku, mantan panglima perang, dan para birokrat yang
mengenyam pendidikan Barat," kata seorang pejabat Barat di Kabul.
