PARIS – Polisi di Perancis telah diinstruksikan
untuk menjauhkan diri dari "perburuan" burqa atau "penyingkapan publik"
para wanita yang mengenakan jilbab seluruh badan ketika sebuah
pelarangan pada bahan kain tersebut berlaku pekan depan.
Perancis akan menjadi negara kedua di Eropa, setelah Belgia yang menerapkan pelarangan tersebut, dimulai pada 11 April.
Namun para petugas kepolisian telah diperintahkan untuk menerapkan
legislasi tersebut dengan bijaksana dan diplomasi sehingga tidak
menyulut ketegangan, bocoran panduan-panduan kementerian dalam negeri
pada pers Perancis mengungkapkan.
Di bawah undang-undang baru tersebut, para wanita yang mengenakan
jilbab yang menutupi wajah, termasuk niqab dan burqa, di "tempat-tempat
publik" di Perancis dihadapkan dengan denda £125 atau diperintahkan
untuk mengikuti kelas-kelas kewarganegaraan, atau keduanya.
Pelarangan tersebut meliputi "jalan dan daerah yang terbuka untuk
umum, begitu juga dengan sinema, restoran, stasiun, transportasi atau
sekolah umum". Jilbab juga harus dibuka ketika mengemudi, ketika
menyeberangi perbatasan atau ambil bagian dalam upacara resmi untuk
mendapatkan kebangsaan Perancis.
Para suami dan ayah yang memaksakan jilbab semacam itu kepada para
wanita dan gadis-gadis beresiko satu tahun penjara dan sebuah denda
£25.000, dengan kedua penalti digandakan jika korban adalah anak yang
belum dewasa.
Namun dokumen sembilan halaman tersebut ditandatangani oleh Claude
Guéant, Menteri Dalam Negeri, menetapkan bahwa para wanita yang
mengenakan jilbab penuh tersebut tidak dapat secara paksa diwajibkan
untuk melepaskan jilbab tersebut di depan publik.
Para petugas kepolisian yang menghentikan seorang wanita yang
mengenakan bahan kain tersebut, malah harus "mengundang orang tersebut
untuk menunjukkan wajah mereka dengan tujuan untuk memeriksa identitas
mereka dan memberikan sebuah denda."
Jika wanita tersebut bersikeras, para petugas diinstruksikan untuk
membawanya ke pos polisi terdekat "sebagai usaha terkahir," namun tidak
juga untuk menempatkannya ke dalam tawanan atau membuatnya tetap
menunggu lebih dari empat jam.
Jika ia masih menolak untuk menaati, peraturan tersebut menyebutkan bahwa kepolisian harus menghubungi kejaksaan umum.
Daripada memaksa, kepolisian diundang untuk menggunakan "bujukan
halus" dan, di mana memungkinkan, melibatkan seorang petugas kepolisian
wanita.
Panduan tersebut menekankan bahwa pelarangan burqa
dan niqab tersebut tidak diterapkan di rumah atau untuk para penumpang
mobil. Tidak juga pelarangan tersebut dipaksakan di atau disekitar
Masjid, sehingga tidak "diinterpretasikan sebagai sebuah pelarangan
tidak langsung dari kebebasan beragama."
Undang-undang yang "melarang menyingkap wajah seseorang di depan
publik" tersebut dipilih pada Oktober lalu setelah sebuah perdebatan
nasional yang memanas atas masalah tersebut. Sembilan dari sepuluh orang
Perancis mendukungnya, sebuah poling baru-baru ini menyarankan.
Presiden Nicolas Sarkozy telah menggambarkan burqa sebagai sebuah
"tanda penghinaan", dan para pelaku kampanye hak-hak wanita
mencemoohnya sebagai "sebuah peti mati berjalan".
Michele Alliot-marie, mantan menteri dalam negeri, mengatakan bahwa
burqa "memutus para wanita dari masyarakat dan menolak semangat mendasar
Republik Perancis, yang didirikan di atas sebuah hasrat untuk hidup
berdampingan."
Sekitar 2.000 wanita, dari keseluruhan 5 juta Muslim Perancis,
diperkirakan mengenakan bahan kain penutup wajah tersebut, menurut angka
kementerian dalam negeri.
Perancis telah melarang penggunaan simbol keagamaan yang mencurigakan
seperti jilbab, peci Yahudi dan tanda salib di sekolah-sekolah pada
tahun 2004.
Panduan tersebut datang ketika partai sayap kanan UMP mengadakan sebuah perdebatan kontroversial tentang Islam dan sekulerisme.
Penyelenggara mengatakan bahwa perdebatan tersebut akan menujukan
pada perubahan di dalam masyarakat Perancis seperti sebuah tuntutan yang
berkembang untuk pembangunan Masjid di sebuah negara di mana sebuah
undang-undang tahun 1905 secara formal memisahkan Gereja dan
pemerintahan.
Makanan halal di kantin-kantin sekolah atau tuntutan-tuntutan jam
khusus untuk para wanita di kolam renang umum juga diangkat dalam
pembahasan.
Banyak kritik telah mencela perdebatan tersebut sebagai sebuah
strategi untuk membujuk para pemilih menjauh dari Front Nasional sayap
kanan, yang membuat sebuah perolehan yang signifikan di dalam pemilihan
lokal bulan lalu dan yang pemimpin barunya, Marine Le Pen sedang
mendapatkan popularitasnya.
Para pemimpin agama papan atas mengeluarkan sebuah pernyataan
gabungan pekan lalu mengatakan bahwa perdebatan tersebut dapat
menambahkan "kebingungan di dalam masa yang bermasalah di mana kita
mulai melewatinya."
