Tangani Ahmadiyah Usai Serangkaian Kekerasan, Pemerintah Lamban?

Pemerintah menolak disebut terlambat menangani masalah Ahmadiyah, karena baru menggelar dialog setelah terjadi serangkaian kekerasan terhadap 
Jemaah Ahmadiyah. (foto: Antarafoto.com)

JAKARTA - Front Pembela Islam (FPI) menuding Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) anti dialog. Hal ini terlihat dari ketidakhadiran JAI dalam forum dialog yang diadakan dengan Kementerian Agama.

"Bagi FPI, kami tidak anti dialog justru terlihat pagi ini yang mestinya Ahmadiyah yang diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai apa keluhan mereka dan sikap mereka malah tidak hadir. Mereka yang antidialog," ujar juru bicara Munarman yang hadir dalam dialog di Kementerian Agama, Selasa (22/3/2011). Kalau kemudian ketidakhadiran JAI lantaran menganggap Kemenag tidak netral, Munarman mengatakan sebenarnya justru dalam hal ini pemerintah sudah mengalah jauh sekali karena untuk menyelesaikan kasus Ahmadiyah ini pemerintah sudah melakukan dialog berkali-kali sejak 2008.

"Karena sejak dikeluarkan SKB Ahmadiyah berkali-kali melakukan pelanggaran terhadap SKB itu sendiri," Kata Munarman.

Menurutnya, sikap FPI sampai saat ini jelas untuk membubarkan Ahmadiyah, namun bolanya ada di tangan Presiden untuk mengeluarkan sikap tegas melalui Surat Keputusan Presiden. "Tidak perlu memperdebatkan keyakinan, yang penting sikap tegas pemerintah sebagaimana pemerintah membubarkan PKI," tegasnya.

Sebelumnya, JAI meminta Kementerian Agama menunda dialog yang berkenaan dengan permasalahan Ahmadiyah. Penundaan itu diminta karena dialog yang digelar dinilai mendadak dan tidak netral. "Surat undangan baru kami terima Jumat sore 18 Maret 2011, kantor sudah tutup. Sedangkan dialognya hari ini di Kantor Kementerian Agama," kata Juru Bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Zafrulah Ahmad Pontoh.

Zafrullah menilai, rencana dialog yang akan digelar hari ini terkesan sangat mendadak. Padahal, dialog itu untuk mencari solusi permanen berkenaan dengan Ahmadiyah.

Sementara, meski menyayangkan, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Bahrul Hayat, memaklumi ketidakhadiran JAI. "Mungkin belum siap saja nggak apa-apa. Silakan saja kalau mau jadwal ulang," kata dia.

Sementara itu, pemerintah menolak disebut terlambat menangani masalah Ahmadiyah, karena baru menggelar dialog setelah terjadi serangkaian kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah. "Tidak juga, dialog bisa kapan saja," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Bahrul Hayat ketika ditemui di kantornya, hari ini.

Kementerian Agama mulai hari ini menggelar dialog dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Dialog yang diadakan di kantor kementerian ini dilakukan untuk mendengarkan penjelasan dari Ahmadiyah sekaligus mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Pemerintah, kata Bahrul, juga tak bermaksud memojokkan Ahmadiyah. Dialog ini juga bukan untuk ajang berdebat. "Tapi kita hanya kumpulkan para ahli agar pemahaman terhadap sesuatu lebih mendalam," katanya.

Ia menambahkan, apabila peraturan yang ada saat ini dianggap melanggar hak asasi manusia, inilah saatnya untuk memperjelas soal itu. "Kalau dikatakan begitu, oke, mari kita dalami masalah itu."

Menurut Bahrul, sampai hari ini posisi pemerintah jelas. Yakni, menjalankan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung soal Ahmadiyah. "Sikap kita SKB, kecuali ada masukan dari dialog nanti kita lihat," kata dia.

Selain mengundang pihak Ahmadiyah, dalam dialog ini pemerintah juga mengundang beberapa wakil dari kementerian, individual serta perwakilan ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Front Pembela Islam dan Dewan Dakwah Islamiyah.

Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Setara Institute, Wahid Istitute, Imparsial, Maarif Institute, CRCS UGM, Pusat Studi Quran dan Concern ABN juga turut diundang. Kalangan akademisi beserta gubernur beberapa daerah juga diikutsertakan dalam dialog ini.