Operasi Diambil Alih, AS Tetap Tak Bisa Keluar Dari Libya

Written By Juhernaidi on Sabtu, 26 Maret 2011 | 11:27:00 AM

Dua pesawat tempur F-16 milik AS nampak melakukan persiapan lepas landas di basis udara Aviano pada 25 Maret 2011. Negara-negara Barat telah menyetujui serangan di Libya, dengan motif yang diketahui untuk merebut minyak negara tersebut. (Foto: Getty Images)
TRIPOLI  – NATO setuju untuk mengambil alih komando zona larangan terbang atas Libya yang baru ditetapkan, tapi peran baru aliansi itu tidak memungkinkan AS untuk cepat keluar dari operasi militer mahal seperti yang diinginkan oleh pemerintahan Obama. Kekuatan udara dan laut Amerika tetap menjadi bagian utama dari apa yang mereka klaim menjaga pasukan loyalis Moammar Gaddafi dari menyerang warga sipil setelah sekutu menolak mengambil komando penuh dari kampanye yang dimulai enam hari lalu itu. AS bersama dengan Perancis dan Inggris mempertahankan tanggung jawab utama untuk serangan terhadap pasukan darat dan sistem pertahanan udara Gaddafi, yang merupakan bagian tersulit dan paling kontroversial dari operasi tersebut.
Pemerintahan Obama telah mencari sinyal jelas dari NATO untuk penyerahan komando tapi malah mendapatkan pesan lain.
Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen awalnya mengumumkan kesepakatan itu di Brussels, mengatakan bahwa aliansi akhirnya bisa memikul lebih banyak tanggung jawab, "tapi keputusan itu belum tercapai." Beberapa anggota NATO – termasuk Turki, satu-satunya anggota Muslim dalam aliansi – telah menolak keterlibatan apapun dalam serangan darat.
Setelah pernyataan Rasmussen itu, menteri luar negeri Hillary Clinton memuji NATO karena mengambil alih zona larangan terbang, meskipun AS berharap aliansi akan mengambil kendali penuh operasi yang disahkan oleh PBB, termasuk perlindungan warga sipil Libya dan mendukung upaya bantuan kemanusiaan di darat.
"Kami tengah mengambil langkah selanjutnya. Kami telah sepakat dengan sekutu NATO kami untuk transisi komando dan kontrol atas zona larangan terbang Libya ke NATO," ujar Clinton.
"Ke-28 sekutu juga sekarang telah mengesahkan kewenangan militer untuk mengembangkan sebuah rencana operasi untuk diambil NATO dalam misi perlindungan sipil yang lebih luas," tambahnya.
Garis kewenangannya belum jelas pada hari Kamis kemarin, tapi nampaknya keputusan NATO itu membangun pusat komando ganda dan menimbulkan kebingungan serta pelimpahan tanggung jawab. Komandan-komandan AS kemungkinan akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerbangan protektif NATO tidak berkonflik dengan rencana operasi tempur di bawah komando AS.
Pejabat pemerintah mengatakan bahwa kesepakatan itu muncul dalam hubungan telepon antara Clinton dan menteri luar negeri Inggris, Perancis, dan Turki. Keempatnya mencari jalan untuk maju ke depan, yang termasuk penyerahan komando dan kontrol zona larangan terbang atas Libya, dan pada awal minggu depan seluruh misi yang dimandatkan oleh PBB.

Simulasi Jangka Sorong