Ketegangan
politik di Mesir ibarat gempa dahsyat yang getarannya mengguncang dunia
Arab. Seluruh perhatian dunia menuju ke Negeri Piramid dengan tanda
tanya besar akan seperti apa akhir revolusi berdarah itu.
Ali Abunimah, pendiri dan penulis di situs Electronic Intifada
menyatakan bahwa krisis politik di Mesir akan memberikan dampak
dramatis bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah, termasuk bagi masa
depan Palestina.
Sejauh mana revolusi berdarah akan berpengaruh pada nasib Palestina
nantinya, Abunimah dalam analisanya mengungkapkan, jika rezim Mubarak
tumbang dan penggantinya adalah tokoh yang tidak terlalu terikat pada
Israel dan AS, maka itu artinya kekalahan besar buat Israel.
Abunimah mengutip pernyataan pengamat politik Aluf Benn pada surat kabar Israel Haaretz
yang mengatakan, "Melemahnya kekuatan Presiden Mesir Husni Mubarak
membuat pemerintah Israel tertekan. Tanpa Mubarak, Israel bisa
dikatakan hampir tidak punya teman di Timur Tengah. Tahu lalu, Israel
harus menyaksikan aliansinya dengan Turki sudah hancur."
Benn mengatakan, Israel tinggal berharap pada dua aliansi
strategisnya yaitu Yordania dan Otorita Palestina. Namun menurut
Abunimah, Benn lupa bahwa kedua aliansi Israel itu juga tidak terlalu
kebal dengan kemungkinan munculnya kekuatan rakyat anti-pemerintah
seperti yang terjadi di Mesir.
Dari "Dokumen Palestina" yang dibocorkan stasiun televisi Al-Jazeera
belum lama ini, tulis Abunimah, jelas terlihat keterlibatan tiga
kekuatan; AS, Israel dan Mesir dalam menentukan kebijakan terhadap
persoalan Palestina, termasuk peran besar Mesir dalam blokade di Gaza.
"Jika rezim Mubarak berakhir, AS akan kehilangan pengaruhnya yang
besar terhadap situasi di Palestina, dan Presiden Otorita Palestina
Mahmud Abbas akan kehilangan sekutu utamanya dalam melawan Hamas,"
tulis Abunimah.
Setelah terpojok oleh bocornya "Dokumen Palestina", posisi Otorita
Palestina akan makin melemah jika juga harus kehilangan sekutunya di
Mesir. Otorita Palestina pimpinan Mahmud Abbas akah kehilangan
kredbilitasnya jika ingin melanjutkan proses perdamauan, bahkan
dukungan AS dan Eropa yang selama ini memperkuat aparat keamanan Abbas
yang represif, secara politis tidak tidak akan mampu bertahan. Jika
situasinya seperti ini, kelompok Hamaslah yang diuntungkan, meski
kemungkinan tidak dalam jangka panjang.
Lebih lanjut Abunimah menyatakan, rezim Tunisia dan Mesir bersikap
keras kepala karena merasa bahwa posisi mereka cukup kuat, memiliki
kemampuan untuk meneror dan mengkooptasi rakyatnya. Faktanya, perlahan
tapi pasti, rezim di Tunisia berhasil ditumbangkan, dan dengan cepat
rezim di Mesir bahkan mungkin di Yaman juga akan mengalami nasib
serupa. Kenyataan ini menjadi pesan bagi rakyat Palestina bahwa, baik
Israel maupun Otorita Palestina tidak sekuat seperti yang tampak di
permukaan. Israel bahkan sudah terbukti mengalami kegagalan besar dalam
upaya mengalahkan Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza.
Selain, tulis Abunimah, sudah menjadi rahasia umum bahwa tanpa
pendudukan Israel di Tepi Barat dan pemblokadeannya di Gaza, dengan
bantuan rezim Mubarak, Otorita Palestina sejak lama sebenarnya sudah
tumbang. Tapi atas Otorita Palestina menggunakan alasan proses
perdamaian untuk mendapatkan dukungan AS, Uni Eropa, Israel dan
pemimpin-pemimpin Arab untuk melanggengkan kekuasaannya di Palestina.
Apa yang terjadi di Mesir menunjukkan bahwa bukan kekuatan militer,
tapi kekuatan rakyat dan aksi-aksi protes massa yang mampu membawa
perubahan. Saat ini, rakyat Palestina meliputi hampir setengah populasi
dalam sejarah Palestina, yang tersebar di Israel, Tepi Barat dan Jalur
Gaza. Jika mereka bangkit secara serentak untuk menuntut persamaan hak,
apa yang bisa dilakukan Israel untuk menghentikan mereka? Selama ini,
tindakan brutal Israel dan kekuatan militernya terbukti tidak pernah
bisa menghentikan aksi-aksi unjuk rasa anti-Israel di desa-desa
Palestina di Tepi Barat.
Israel, kata Abunimah, tidak akan berani melakukan kebrutalan jika
rakyat Palestina bangkit seperti rakyat Mesir. Israel lebih takut
melihat dukungan dunia internasional terhadap revolusi di Mesir,
dibandingkan dengan ancaman militer dari luar. Melihat perubahan
kekuatan rakyat dan sikap mereka terhadap pemerintahannya,
negara-negara Arab lainnya juga tidak bisa tetap diam atau terus
terlibat dalam penjajahan Israel di tanah Palestina yang sudah
berlangsung selama puluhan tahun.
Indikasi itu sudah terlihat di Yordania. Sebagai solidaritas atas
gerakan rakyat Mesir, ribuan orang yang turun ke jalan dari kalangan
Islamis dan oposisi sayap kiri menggelar aksi damai yang antara lain
menuntut mundurnya Perdana Menteri Samir Al-Rifai, perbaikan ekonomi
dan pembatalan kesepakatan damai dengan Israel.
Satu hal yang pasti bisa dilihat hari ini, apapun yang terjadi di
kawasan, suara rakyat tidak bisa diabaikan lebih lama lagi. Pemerintah
negara-negara Arab yang responsif terhadap tuntutan rakyatnya sudah
saatnya mengkaji ulang hubungan mereka dengan Israel dan AS.
