Jakarta - Polri telah mengeluarkan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1/X/2010 tentang penanggulangan anarki. Hal ini seharusnya tidak perlu dilakukan mengingat peluang untuk disalahgunakan sangat besar."Dengan ancaman pemberlakuan protap itu, akhirnya kita bisa menganalisis bahwa polisi akan melakukan pembenaran dengan tindakan-tindakan (menembak) itu. Kita jadi makin nggak simpati," ujar mantan KSAD Jendral Tyasno Sudarto usai acara diskusi di Gedung Wisma Antara Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (19/10/2010).
Secara pribadi Tyasno sangat tidak setuju dengan protap semacam itu. Karena itu justru bisa jadi bumerang untuk petugas di lapangan ketika menghadapi aksi.
"Saya kurang setuju dengan protap itu, itu berbahaya, itu bisa jadi pemicu," katanya.
Negara, menurut Tyasno, menjamin setiap warganya untuk menyampaikan aspirasi dan kritik pada pemerintah. Tapi dengan diberlakukannya protap tersebut artinya negara memotong hak rakyat untuk berbicara.
"Lagian itu juga bisa berujung pada HAM. Penyampaian aspirasi itu kan tidak boleh kalau sampai terjadi perusakan dan anarkisme. Kalau sekedar aksi demo, apa salahnya," lanjut KSAD di era tahun 1999-2000 ini.
Saat ini, menurut dia, mental polisi janganlah gampang terpancing menghadapi situasi di lapangan. Karena Indonesia bukanlah negara dengan sistem kepolisian yang bila menghadapi suatu keadaan langsung mengerahkan semua kekuatan.
"Sistem telah dirubah. Saat ini, negara kita sudah menjadi negara polisi, bukan sistem presidensil lagi. Dan negara polisi dan itu bahaya, berakibat pada diktator yudikatif, diktator melalui penegakan hukum," lanjutnya.
Tyasno berharap polisi ke depan tetap berpegang pada nilai Pancasila dan UUD 1945. Selain itu pembinaan pada petugas di lapangan perlu terus dilakukan.
"Jangan mengacu pada sistem kapitalis, polisi harus terus dilakukan pembinaan. Dan ke depan hubungan polisi dan TNI semakin bersatu, ya saya optimis," tandasnya.
