MALANG - Presiden Partai Keadilan sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menilai sejumlah gosip yang menerpa partai yang dipimpinnya merupakan bentuk cobaan. Cobaan yang menimpa PKS itu dinilai hal biasa, sama sekali tidak mengganggu kinerja partai. "Melihat umur PKS, saat ini masih masa puber. Hal yang biasa kalau banyak godaan yang datang," ujar Luthfi Hasan Ishaaq, saat jumpa pers, jelang Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) DPW PKS Jawa Timut, di Hotel Santika, Kota Malang.Menurutnya, isu yang beredar tentang partai PKS sama sekali tidak mempengaruhi kinerja PKS. Ia menegaskan bahwa PKS tetap bekerja, bertindak dan melayani masyarakat.
Kasus terakhir menimpa PKS saat Arifinto, seorang anggota DPR RI dari partai tersebut tersandung kasus konten porno. Ditanya apakah kasus Arifinto itu berpengaruh terhadap kerja partai, Lutfhi mengatakan tidak berpengaruh.
Yang penting kata Lutfhi, Arifinto sudah tegas mengundurkan diri dari DPR RI. "Itu hanya yang luar biasa. soal apa yang dilakukan pak Arifinto, itu manusiawi. bisa menimpa siap saja," katanya.
Di usia pubernya, lebih lanjut Lutfhi mengaku, saat ini PKS banyak digoda oleh partai lain. "PKS banya digoda partai lain. Kita harus sabar. Tetapi harus tetap semangat berjuang untuk rakyat," katanya tegas.
Melihat usianya yang sudah 13 tahun jelas Lutfhi, dan agar tidak kalah dengan partai lainnya, PKS menargetkan, pada pemilu mendatang, PKS harus menjadi partai terbesar ketiga di Indonesia. "Minimal di bawah Partai Golkar. Itu target PKS ke depan," kata pria kelahiran Lawang, Kabupaten Malang ini.
Ditanya godaan apa yang datang dari partai lain itu, Lutfhi enggan menjelaskannya. "Yang jelas PKS saat ini banyak digoda partai lain. Termasuk kasus yang menimpa Pak Arifinto itu. Itu salah satu godaan dari partai lain," katanya.
Muskerwil DPW PKS Jawa Timur akan dibuka langsung oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Mukerwil dilaksanakan selama dua hari, 22-23 April 2011. Hadir seluruh pengurus DPD PKS Se-Jawa Timur dan ratusan kader PKS.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum menerima surat dari pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait draf kontrak partai koalisi sebagai partai pendukung pemerintah.
Hal tersebut di sampaikan Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
"Itu yang kita belum tahu di mana surat itu. Dan sebatas yang saya ketahui belum sampai di meja presiden," kata Julian.
Kamis lalu, sambungnya, Julian sudah komunikasi dengan Mensesneg, Sudi Silalahi yang mengatakan bahwa telah ada komunikasi antara DPP dan dewan syuro PKS yang intinya mereka mengatakan akan mengirimkan surat kepada presiden melalui Mensesneg atau Menkopolhukam.
"Itu yang kita belum tahu di mana surat itu. Dan sebatas yang saya ketahui belum sampai di meja presiden. Mungkin lagi di Menkopolhukam atau Mensesneg. Silakan tanya, Karena mereka mengirimkan melalui kedua pihak itu," tutupnya.
PKS sebelumnya merupakan partai yang masih bersikeras untuk tidak menandatangani kontrak koalisi yang baru diperbarui beberapa poin. PKS beralasan ada aturan yang dinilai cukup mengekang kinerja partai koalisi di parlemen.
