ANKARA – Presiden Turki memperingatkan Israel
mengenai kemunculan demokrasi di Timur Tengah yang tidak akan memberikan
toleransi terhadap penindasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
Menurut Abdullah Gul, gelombang kerusuhan yang melanda dunia Arab
mengubah Timur Tengah dengan cara yang serupa dengan revolusi tahun 1848
dan 1989 mengubah Eropa. Oleh karena itu, Israel harus beradaptasi
dengan iklim politik yang baru di kawasan tersebut agar tidak
dikelilingi oleh tetangga yang keras.
"Cepat atau lambat, Timur Tengah akan menjadi demokratis," tulis Presiden Turki Abdullah Gul dalam kolom opini New York Times edisi Rabu (20/4), merujuk pada kemungkinan hasil akhir dari berlanjutnya unjuk rasa antipemerintahan yang melanda dunia Arab.
Masyarakat menggelar unjuk rasa menentang pemerintahan di Bahrain,
Yaman, Arab Saudi, Oman, dan Yordania, tergerak oleh keberhasilan
revolusi di Tunisia dan Mesir.
"Rakyat di kawasan itu, tanpa terkecuali, berunjuk rasa tidak hanya
atas nama nilai-nilai universal, namun juga untuk mendapatkan kembali
harga diri dan martabat nasional mereka yang telah lama tertahan," tulis
Gul.
"Dalam 50 tahun ke depan, masyarakat Arab akan menjadi kaum mayoritas
di antara Laut Mediterania dan Laut Mati. Generasi baru Arab jauh lebih
sadar akan demokrasi, kemerdekaan, dan martabat bangsa," tambahnya.
Gul menambahkan, demokrasi yang muncul nantinya tidak akan bersifat pro-Israel.
"Berdasar definisinya, sebuah pemerintahan demokratis harus
merefleksikan keinginan sejati dari rakyatnya. Pemerintahan semacam itu
tidak boleh menganut kebijakan luar negeri yang dianggap masyarakat
tidak adil, tidak pantas, dan memalukan," tulisnya.
"Dalam konteks semacam itu, Israel akan dianggap sebagai pulau apartheid yang dikelilingi oleh lautan kemarahan Arab," tambah Gul.
Gul menambahkan, rezim-rezim Arab yang muncul setelah unjuk rasa
populer akan harus mendengarkan kata-kata rakyat terkait konflik Israel
dan Palestina, bertentangan dengan kaum elite lama yang mengabaikan
keluhan rakyat mengenai penderitaan rakyat Palestina.
"Banyak pemimpin Israel yang menyadari tantangan ini dan oleh karena
itu yakin bahwa menciptakan negara Palestina yang merdeka memang penting
sekali. Negara Palestina yang berdiri sendiri dan dihargai yang hidup
berdampingan dengan Israel tidak akan mereduksi keamanan Israel, namun
malah memperkuatnya," tulis Gul.
"Penderitaan Palestina menjadi akar penyebab banyaknya kerusuhan dan
konflik di kawasan itu dan dipergunakan sebagai dalih bagi ekstremisme
di sudut-sudut dunia yang lain," tulis Gul.
Tel Aviv dikecam karena menerapkan sistem apartheid yang mendukung Yahudi namun tidak memberikan kebutuhan dasar kepada rakyat Palestina.
Untuk menghindari akibat yang mengerikan, Israel, menurut Gul, harus
mempertimbangkan secara serius proposal yang diajukan Liga Arab pada
2002. Yakni agar Israel menarik diri hingga perbatasan tahun 1967.
Di tahun itu, pasukan Israel merampas Jalur Gaza, Tepi Barat dan ibu kota negara Palestina merdeka nantinya, Yerusalem Timur.
Tel Aviv kemudian mencaplok Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Dunia internasional menolak mengakui kawasan yang dicaplok.
Pasukan Israel mundur dari Gaza pada 2005, namun militer Israel sejak
saat itu kerap menggempur Jalur Gaza dengan serangan brutal yang
berdarah.
