"Kemungkinan besar, akan terjadi pembantaian terhadap warga Libya.
Kemungkinan akan timbul situasi seperti Somalia dengan perang gerilya
yang berlangsung," tambah Tarpley.
Dia menambahkan bahwa kehadiran marinir AS di lepas pantai Libya yang
bersenjata berat dan siap beraksi adalah sebuah indikasi dari persiapan
untuk invasi ke negara tersebut.
Tarpley berpendapat bahwa pemerintah Inggris dan Perancis juga
membantu AS dan membuka jalan untuk invasi ke negara Afrika Utara itu.
"Inggris dan Perancis melakukannya sejak musim gugur tahun lalu,"
ujar Tarpley, menambahkan bahwa "Ada bukti yang sangat bagus bahwa
sejumlah penasihat tempur Inggris, AS, dan Perancis tiba di Libya
sekitar tanggal 23-24 Februari."
Sang penulis juga menunjukkan bahwa AS tidak memimpin perang di Libya
karena rakyat Amerika muak dan lelah dengan petualangan imperialis AS.
Dia mencatat bahwa Presiden AS Barack Obama, Presiden Perancis
Nicolas Sarkozy, dan Perdana Menteri Inggris David Cameron berusaha
keras untuk menyingkirkan penguasa Libya Moammar Gaddafi untuk
meningkatkan karir politik mereka.
"Seluruh logika perang ini berasal dari fakta bahwa Sarkozy, Obama,
dan Cameron sekarang mempertaruhkan sikap politik mereka untuk menyingkirkan Gaddafi.
Mereka membencinya seperti mantan perdana menteri Inggris Anthony Eden
membenci mantan perdana menteri Mesir Jamal Abdel Nasser di tahun 1956,"
ujar Tarpley.
Perancis dan Inggris telah mengirimkan beberapa penasihat militer ke
kota Benghazi di timur Libya dalam sebuah langkah yang diklaim bertujuan
untuk membantu organisasi militer, komunikasi, dan logistik pemberontak
tapi menepis kemungkinan menerjunkan pasukan darat ke negara itu.
"Perancis telah menempatkan beberapa pejabat penghubung bersama
dengan utusan khusus kami ke Benghazi yang tengah melakukan misi
penghubung dengan Dewan Nasional Transisional," ujar juru bicara
kementerian luar negeri, Christine Fage.
Perang di Libya sejauh ini telah menewaskan sekitar 10,000 orang dan melukai 50,000 lainnya.
Angka kematian baru itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Italia
Franco Frattini pada hari Selasa (19/4) setelah mengadakan pembicaraan
di Roma dengan pemimpin revolusi Libya, Mustafa Abdel Jalil.