Bentrokan dipicu oleh sikap pemerintah daerah setempat yang tidak menggubris protes warga masyarakat. Masyarakat menolak izin penambangan untuk dua perusahaan PT Indo Mineral Persada dan PT Sumber Mineral Nusantara, di Sambu dan Sape, Bima. Penambangan kedua perusahaan besar tersebut dilakukan di dekat pemukiman dan lahan pertanian warga.
Seperti dilaporkan oleh detik.com (24/12/2011), menurut data Koalisi LSM yang dikoordinasi Walhi dan JATAM, penentangan warga setempat terhadap proyek penambangan sudah disuarakan sejak tahun 2008. Awal tahun ini Front Rakyat Anti Tambang sudah mendesak Pemda Bima untuk mencabut surat ijin perusahaan Sumber Mineral Nusantara.
Setelah berkali-kali diabaikan oleh Pemerintah Daerah, warga masyarakat melakukan aksi unjuk rasa dan sejak tanggal 19 Desember 2011 memblokade Pelabuhan Sape. Kepolisian membubarkan paksa aksi protes warga dengan mengerahkan ratusan anggota BRIMOB bersenjata laras panjang. Sebanyak 4 warga gugur oleh peluru tajam aparat BRIMOB, dan 8 warga lain yang terluka dilarikan ke beberapa RS setempat.
Tindakan represif aparat kepolisian dan keberpihakan Pemda Bima terhadap perusahaan tambang mendapat kecaman keras oleh pihak LSM, mahasiswa, anggota DPR, dan tokoh masyarakat. Inilah buah ‘manis’ sistem ekonomi kapitalis bagi para pengusaha. Kepentingan rakyat diinjak-injak demi memuaskan nafsu serakah para pemodal besar.
