Kenaikan anggaran pendidikan 2012 menjadi Rp 286
triliun harus diiringi dengan perbaikan mekanisme penyaluran agar cepat,
tepat guna, serta tepat sasaran. Dengan begitu efektifitas,
keterserapan anggaran, dan kemungkinan kebocoran anggaran di lapangan
bisa dihilangkan.
"Perlu perbaikan tata kelola dan mekanisme penyaluran anggaran. Mulai
dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah, Dana Alokasi Khusus
pendidikan, bantuan sosial, tunjangan guru, serta beasiswa, sehingga
anggaran yang dialokasikan tepat sasaran," kata Koordinator Keluarga
Peduli Pendidikan (Kerlip) Yanti Sriyulianti saat dihubungi Senin
(7/11).
Perbaikan mekanisme penyaluran keuangan, kata Yanti, terutama terkait
dengan peningkatan anggaran untuk pendidikan dasar 9 tahun sebesar Rp
23,6 triliun pada 2012 mendatang. Sebab banyak sekali kebutuhan di
tingkat pendidikan dasar ini yang selama ini belum tuntas. Sementara
selama ini alokasi anggaran untuk pendidikan dasar masih kalah
dibandingkan dengan anggaran untuk pendidikan tinggi.
"Bayangkan saja, 82 perguruan tinggi dapat dana sekitar Rp 29
triliun, sementara pendidikan dasar hanya Rp 9,2 triliun. Perlu ada
pollitical will yang memprioritaskan penuntasan wajardikdas dan melek
huruf, terutama kebijakan anggaran yang memadai agar semua anak
Indonesia bisa menikmati hak atas pendidikan dasar 9 tahun yang
berkualitas dan bebas pungutan," katanya.
Terkait DAK pendidikan yang seringkali terlambat bahkan tidak
terserap, kata Yanti, pemerintah harus mempercepat penyusunan petunjuk
teknis DAK pendidikan untuk mendukung Gerakan Nasional Penuntasan
Rehabilitasi Sekolah. Setidaknya harus sudah dipastikan dan disahkan
selambat-lambatnya pada bulan Maret sehingga tidak terjadi keterlambatan
baik dalam proses distribusi anggaran maupun pelaksanaan pembangunan di
lapangan. Tentunya dengan mempertimbangkan kekhususan karena risiko
bencana yang sangat tinggi di Indonesia dan kerentanan bangunan terutama
di SD/MI yang mengancam keselamatan dan kesehatan warga sekolah
terutama anak.
Apalagi, menurut Yanti, di tengah ironi merosotnya Indeks Pembangunan
Manusia Indonesia 2011 dari posisi 108 di antara 169 negara kini
menjadi di urutan 124 dari 187 negara. Sejumlah pihak menyebutkan
penyebabnya terletak pada sektor pendidikan. "Katanya harus dipertajam
dan konkret. Artinya pollitical will yang harus ada agar pendidikan
dasar menjadi prioritas," katanya.
Seperti diberitakan, pada APBN 2012 anggaran pendidikan dialokasikan
Rp. 286,56 triliun atau sekitar 20,20% dari total APBN Rp 1.418,49
triliun. Secara nominal anggaran ini meningkat dari tahun 2011 yang
anggaran pendidikannya mencapai Rp 248,98 triliun atau 20,25 persen dari
total APBN Rp. 1.229,56 triliun. Dilihat dari postur anggaran, beberapa
pos yang mendominasi di antaranya Dana Alokasi Khusus pendidikan yang
mencapai Rp 10 triliun, Bantuan Operasional Sekolah yang mencapai Rp
23,6 triliun, dan untuk gaji dan tunjangan guru yang mencapai Rp 136,4
triliun. 
