JAKARTA - Daftar kepala daerah yang melakukan mutasi sembarangan semakin bertambah.
Setelah Pemprov Sumut, Pemko Pekanbaru, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), dan sejumlah daerah lainnya, yang terbaru di Parepare dan Kota Bekasi.
Fenomena ini membuat Mendagri Gamawan Fauzi gerah. Langkah-langkah tegas dilakukan tidak hanya kepada kepala daerah yang belum definitif alias masih penjabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt), namun juga kepada kepala daerah definitif.
Seperti terhadap Bupati Kuansing, Riau, Sukarmis. Hari ini Gamawan mengirim tim khusus ke Kuansing guna melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan mutasi yang dilakukan kepala daerah yang belum lama menjabat ini.
‘’Besok, tim dari Inspektorat Jenderal ke Kuantan Singingi. Memang bupatinya sudah definitif, tapi melakukan mutasi yang tak memenuhi prosedur. Ada dugaan, yang dipromosikan dari anggota tim suksesnya,’’ terang Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek di kantornya, Senin (14/11).
Donny, panggilan Reydonnyzar, mengatakan, mutasi yang dilakukan tidak menggambarkan mutasi yang mempertimbangkan profesionalisme, kompetensi, dan hanya berdasarkan suka dan tidak suka.
Ditegaskan, Gamawan sudah sangat gerah melihat fenomena adanya mutasi tak jelas yang dilakukan Pj kepala daerah ataupun kepala daerah definitif, yang menyalahi aturan.
Untuk kasus Kota Pekanbaru, lanjutnya, malah penataan kembali sudah dilakukan oleh Pj Wali Kota Pekanbaru, Syamsurizal, dengan melantik 45 pejabat yang diturunkan eselon jabatannya ke eselon yang sama, pada 25 Oktober 2011.
‘’Termasuk empat pejabat yang di-nonjob-kan,’’ kata Donny. Mereka yang dilantik lagi itu para camat, sekcam, dan lurah.(sumber:RP)
Setelah Pemprov Sumut, Pemko Pekanbaru, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), dan sejumlah daerah lainnya, yang terbaru di Parepare dan Kota Bekasi.
Fenomena ini membuat Mendagri Gamawan Fauzi gerah. Langkah-langkah tegas dilakukan tidak hanya kepada kepala daerah yang belum definitif alias masih penjabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt), namun juga kepada kepala daerah definitif.
Seperti terhadap Bupati Kuansing, Riau, Sukarmis. Hari ini Gamawan mengirim tim khusus ke Kuansing guna melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan mutasi yang dilakukan kepala daerah yang belum lama menjabat ini.
‘’Besok, tim dari Inspektorat Jenderal ke Kuantan Singingi. Memang bupatinya sudah definitif, tapi melakukan mutasi yang tak memenuhi prosedur. Ada dugaan, yang dipromosikan dari anggota tim suksesnya,’’ terang Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek di kantornya, Senin (14/11).
Donny, panggilan Reydonnyzar, mengatakan, mutasi yang dilakukan tidak menggambarkan mutasi yang mempertimbangkan profesionalisme, kompetensi, dan hanya berdasarkan suka dan tidak suka.
Ditegaskan, Gamawan sudah sangat gerah melihat fenomena adanya mutasi tak jelas yang dilakukan Pj kepala daerah ataupun kepala daerah definitif, yang menyalahi aturan.
Untuk kasus Kota Pekanbaru, lanjutnya, malah penataan kembali sudah dilakukan oleh Pj Wali Kota Pekanbaru, Syamsurizal, dengan melantik 45 pejabat yang diturunkan eselon jabatannya ke eselon yang sama, pada 25 Oktober 2011.
‘’Termasuk empat pejabat yang di-nonjob-kan,’’ kata Donny. Mereka yang dilantik lagi itu para camat, sekcam, dan lurah.(sumber:RP)
