Jakarta: Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Partai
Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
berupaya merapatkan barisan. Setelah sekian lama absen, rapat yang
digelar di Kantor Setgab Jalan Diponegoro 43, Jakarta Pusat, Rabu (7/9)
malam itu, membahas dua isu panas di parlemen. Yakni seleksi Calon
Pimpinan (Capim) KPK dan pemilihan Hakim Agung MA.
Namun, seperti dikatakan Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi, pertemuan yang dilakukan tertutup itu tak menghasilkan keputusan bersama yang mengikat partai-partai di Setgab. "Agendanya hanya brainstorming saja, diskusi pengayaan wacana dengan fokus soal hakim agung dan capim KPK," terang Viva.
Pembahasan dua isu diutamakan, karena jadwal uji kelayakan dan kepatutannya yang semakin mendesak. Sehingga, secara konsensus harus diputuskan sebelum 19 September. Terkait Capim KPK, ia mengakui memang ada perbedaan pendapat terkait interpretasi atas UU No 30 tahun 2002 tentang KPK. Menurutnya, sesuai pendapat Pansel, satu sisi UU itu dimaknai dengan penetapan 8 Capim saja. Hal itu disebabkan putusan MK yang telah menetapkan satu jabatan pimpinan terisi oleh Busyro Muqoddas.
Namun, ketika ditanyakan apakah ada arahan khusus kepada Setgab mengenai preferensi terhadap calon-calon tertentu dalam hakim agung ataupun Capim KPK, Viva mengelak menjawabnya. "Ini kan belum fit and proper test. Kami berpandangan seluruh calon punya punya hak dan peluang yang sama," jelasnya.
Di sisi lain, sebagian anggota dewan menginterpretasikan pengajuan capim KPK ke DPR harus tetap 10 orang. Terutama, berkaitan dengan butir 9 dan 10 UU KPK. "(Keputusannya) nanti baru akan dibicarakan di rapat Komisi III besok, Kamis (8/9). Mekanisme dan perbedaan interpretasi ini juga akan dibahas di Bamus," ujar Viva.
Apakah dilakukan pembahasan juga terkait wacana evaluasi kabinet? “Enggak. Karena itu kewenangan prerogatif presiden. Kami hormati itu," ujarnya.
Pertemuan Setgab itu lebih sebagai integrasi masalah komunikasi yang selama ini menerpa partai-partai koalisi. Dikatakannya, landasannya terkait instruksi SBY sebagai Ketua Setgab bahwa koalisi harus terjalin tak hanya di pemerintahan. Tetapi juga parlemen. "Justru di DPR ini sering terjadi perbedaan pendapat. Keputusan (partai-partai Setgab) itu seharusnya satu (suara). Karena Setgab ini tulang punggung pemerintahan," ujarnya.
Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Setgab yang juga Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan ini hadir pula semua pimpinan fraksi parpol koalisi. Partai Demokrat mengutus Ja’far Hafsah dan Saan Mustofa, Partai Golkar diwakili Ade Komaruddin, PKS diwakili Ketua fraksinya Mustafa Kamal dan Nasir Jamil. Dari PPP, hadir Azrul Azwar dan Arwani. Sementara PAN, selain Viva Yoga juga diwakili Tjatur Sapto Edi.
Namun, seperti dikatakan Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi, pertemuan yang dilakukan tertutup itu tak menghasilkan keputusan bersama yang mengikat partai-partai di Setgab. "Agendanya hanya brainstorming saja, diskusi pengayaan wacana dengan fokus soal hakim agung dan capim KPK," terang Viva.
Pembahasan dua isu diutamakan, karena jadwal uji kelayakan dan kepatutannya yang semakin mendesak. Sehingga, secara konsensus harus diputuskan sebelum 19 September. Terkait Capim KPK, ia mengakui memang ada perbedaan pendapat terkait interpretasi atas UU No 30 tahun 2002 tentang KPK. Menurutnya, sesuai pendapat Pansel, satu sisi UU itu dimaknai dengan penetapan 8 Capim saja. Hal itu disebabkan putusan MK yang telah menetapkan satu jabatan pimpinan terisi oleh Busyro Muqoddas.
Namun, ketika ditanyakan apakah ada arahan khusus kepada Setgab mengenai preferensi terhadap calon-calon tertentu dalam hakim agung ataupun Capim KPK, Viva mengelak menjawabnya. "Ini kan belum fit and proper test. Kami berpandangan seluruh calon punya punya hak dan peluang yang sama," jelasnya.
Di sisi lain, sebagian anggota dewan menginterpretasikan pengajuan capim KPK ke DPR harus tetap 10 orang. Terutama, berkaitan dengan butir 9 dan 10 UU KPK. "(Keputusannya) nanti baru akan dibicarakan di rapat Komisi III besok, Kamis (8/9). Mekanisme dan perbedaan interpretasi ini juga akan dibahas di Bamus," ujar Viva.
Apakah dilakukan pembahasan juga terkait wacana evaluasi kabinet? “Enggak. Karena itu kewenangan prerogatif presiden. Kami hormati itu," ujarnya.
Pertemuan Setgab itu lebih sebagai integrasi masalah komunikasi yang selama ini menerpa partai-partai koalisi. Dikatakannya, landasannya terkait instruksi SBY sebagai Ketua Setgab bahwa koalisi harus terjalin tak hanya di pemerintahan. Tetapi juga parlemen. "Justru di DPR ini sering terjadi perbedaan pendapat. Keputusan (partai-partai Setgab) itu seharusnya satu (suara). Karena Setgab ini tulang punggung pemerintahan," ujarnya.
Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Setgab yang juga Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan ini hadir pula semua pimpinan fraksi parpol koalisi. Partai Demokrat mengutus Ja’far Hafsah dan Saan Mustofa, Partai Golkar diwakili Ade Komaruddin, PKS diwakili Ketua fraksinya Mustafa Kamal dan Nasir Jamil. Dari PPP, hadir Azrul Azwar dan Arwani. Sementara PAN, selain Viva Yoga juga diwakili Tjatur Sapto Edi.
