Seperti dimuat AP, larangan tersebut dengan tegas diumumkan Presiden, Cristina Fernandez, yang langsung menuai pujian dari kelompok perlindungan perempuan, juga dari Duta Besar Amerika Serikat. Sejak awal, Fernandez memang menegaskan, mengurangi perdagangan seks adalah salah satu tujuan utama dalam masa jabatannya.
Termasuk yang dilarang adalah pesan tertulis atau gambar yang mengeksploitasi perempuan termasuk penyalahgunaan, mencemarkan nama baik, mendiskriminasikan, tidak menghormati, menghina atau mengancam martabat perempuan.
Juga dilarang, pornogafi terang-terangan atau pemuatan gambar perempuan, gadis, dan anak-anak yang melegitimasi ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan.
Namun, kebijakan berani Fernadez dikritik beberapa lawan politiknya. Menurut mereka, kebijakan ini dikhawatirkan jadi alat negara untuk menghukum media massa milik oposisi dengan cara menghapus salah satu pendapatan iklannya. Padahal, menurut kelompok pendukung kebebasan pers, distribusi iklan tak merata antara media oposisi dan milik pemerintah.
Menanggapi keputusan pemerintah Argentina, Duta Besar AS, Vilma Martinez, membuat surat terbuka yang memuji sang presiden. "Banyak negara akan mengapresiasi keputusan ini, menyadari aturan ini akan menjadi amunisi dalam perang melawan kejahatan seksual," kata Martinez.
Dukungan juga disampaikan aktivis. "Pers harus menyadari posisinya sebagai pembentuk opini publik," kata Susana Trimarco, aktivis gerakan melawan perdagangan seks di Argentina yang aktif sejak putrinya diculik pada 2002 dan diduga terjebak dalam perdagangan seks.
"Aneh, sebuah koran memuat cerita kejahatan seksual di halaman pertama, tapi mereka memuat iklan yang menawarkan seks," kata Trimarco.
