NUSA DUA – Dalam Konferensi
Tingkat Menteri Ke-16 Gerakan Nonblok, pertemuan bilateral Menteri Luar
negeri RI Marty Natalegawa dengan Menteri Luar Negeri Mesir Nabil
Abdalla El Araby pada selasa (24/5/2011) malam, menghasilakan sebuah
kesepakatan bahwa Indonesia dan Mesir saling bahu-membahu menggalang
dukungan sebanyak mungkin bagi pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan
negara Palestina.
Langkah awal penggalangan dukungan ini adalah membujuk negara
sesama anggota Gerakan Nonblok di kawasan masing-masing untuk segera
mengakui Palestina, demikian dipaparkan Menteri Luar Negeri RI Marty
Natalegawa seusai pertemuan tersebut Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali,
Selasa (24/5/2011) malam.
Menurut Marty, RI dan Mesir sepakat untuk memajukan proses perdamaian
Palestina dengan mengambil langkah-langkah dukungan yang lebih konkret.
Tujuan paling dekat yang akan dicapai bersama oleh dua negara dalam KTM
GNB ini adalah membujuk sesama negara anggota GNB yang belum mengakui
kedaulatan Palestina untuk segera mengubah sikapnya.
Sebelumnya, Palestina berencana mencari dukungan dan pengakuan
kedaulatan dari PBB dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, September
mendatang. Langkah Palestina yang mendapat tentangan Israel dan AS itu
diperkirakan akan lolos di tingkat sidang Majelis Umum PBB karena
mayoritas negara anggota PBB sudah mengakui kedaulatan Palestina.
Meski demikian, dari total 192 negara anggota PBB, masih ada 79
negara yang belum mengakui Palestina. Dari jumlah tersebut, 29 negara di
antaranya adalah anggota GNB. “Indonesia dan Mesir sepakat untuk
menggalang dukungan dari sesama anggota GNB yang berada di wilayah
masing-masing,” tutur Marty seperti yang dikutip Kompas.com.
Saat ini ada beberapa Negara ASEAN yang belum mengakui kedaulatan Palestina yaitu Myanmar, Thailand, dan Singapura.
Wakil Tetap RI di PBB Hassan Kleib sebelumnya mengatakan, kesempatan
KTM GNB kali ini memberikan perhatian khusus bagi Palestina. Paling
tidak, akan digelar dua pertemuan khusus untuk membicarakan Palestina.
Satu pertemuan akan diadakan Komite Palestina GNB untuk membicarakan
Palestina dari segala aspek, sementara satu pertemuan lagi adalah
pertemuan khusus tingkat menteri luar negeri untuk membicarakan tahanan
politik Palestina di Israel.
“Sampai saat ini paling tidak masih ada 6.000 tahanan politik
Palestina di Israel,” ungkap Hassan, yang juga menjadi anggota Biro
Koordinasi GNB di PBB.
Meski Palestina mendapat dukungan dari mayoritas anggota PBB di
Sidang Majelis Umum PBB nanti, keputusan pengakuan kedaulatan sebuah
negara harus melewati persetujuan Dewan Keamanan PBB.
AS, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang menentang rencana
pencarian pengakuan kedaulatan Palestina secara sepihak, sangat mungkin
menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan kemerdekaan Palestina.