Perdana Menteri sementara Tunisia Mohammed Ghannouchi membentuk pemerintahan persatuan nasional baru pada saat kerusuhan terus menghantui negara tersebut.Pemerintah persatuan baru itu dibentuk pada hari Senin kemarin (17/1), tiga hari setelah Presiden Zine El Abidin Ben Ali digulingkan dari kekuasaannya dalam sebuah revolusi bersejarah.
Pemerintahan baru ini mencakup tiga anggota dari kubu oposisi untuk pertama kalinya namun beberapa menteri kunci yang pernah bertugas di bawah pemerintahan Ben Ali tetap dipertahankan dalam posisi pekerjaan mereka.
Pengumuman itu muncul setelah masyarakat turun ke jalan-jalan di seluruh negeri menuntut partai yang berkuasa digulingkan dan presiden menyerahkan kekuasaannya.
Para demonstran mengatakan mereka tidak ingin ada anggota partai yang berkuasa dalam pemerintahan baru.
Ghannouchi - sekutu dekat Ben Ali - telah berjanji untuk melakukan tindakan yang cepat untuk mengisi kekosongan kekuasaan.
"Kami berkomitmen untuk mengintensifkan upaya kami untuk membangun kembali kondisi yang tenang dan damai di hati semua warga Tunisia. Prioritas kami adalah keamanan, serta reformasi politik dan ekonomi," kata Ghannouchi dalam sebuah konferensi pers.
Pemerintah persatuan baru ini bertujuan untuk mempersiapkan Tunisia untuk pemilu dalam waktu 60 hari.
Militer telah menempatkan pasukan di jalan-jalan ibukota untuk mencegah terjadonya kekerasan. Keamanan ketat di Tunis diterapkan untuk melawan setiap protes yang mungkin menjadi upaya penjarahan.
Ketegangan tetap tinggi meskipun kehadiran militer di ibukota.
