Menteri yang Tak Harmonis dengan Partai Rawan Reshuffle

Jakarta - Isu reshuffle kabinet kembali berhembus menjelang pengumuman evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam waktu dekat. Namun demikian, pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi, menilai, jika reshuffle benar terjadi, itu lebih karena alasan politis.

"Alasan (evaluasi UKP4) itu penunjang saja. Yang ditampilkan ke publik kinerja, tapi alasan di belakang layar bukan itu, tapi faktor politis," kata Burhan saat berbincang dengan detikcom, Kamis (6/1/2011).

Burhan, sapaan akrabnya menilai, alasan politis itu salah satunya adalah pertimbangan hubungan menteri di kabinet dengan partainya. Menteri yang memiliki hubungan tidak harmonis dengan partainya rawan terkena reshuffle.

"Untuk penggantinya juga akan direkomendasikan partai ke presiden," kata Burhan.

Burhan mengatakan, hal itu memungkinkan karena menteri dari parpol yang duduk di kabinet saat ini juga merupakan hasil keputusan partai yang sebelumnya sepakat berkoalisi.

"Kalau kinerjanya buruk dan komunikasi dengan partainya buruk, hampir sulit diselamatkan," ujarnya.

Ditanya apakah dengan demikian Presiden SBY tidak memakai hak prerogatifnya, Burhan mengatakan, ketua dewan pembina Partai Demokrat itu memang politisi yang tidak berani mengambil risiko.