Mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton meminta Indonesia berperan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Haiti pascabencana alam.
Permintaan itu disampaikan Clinton kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kehormatan yang dilakukan di sela-sela acara World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (28/1).
Menurut Staf Khusus Kepresidenan Bidang Internasional Teuku Faizasyah, dalam pertemuan itu Clinton menyatakan apresiasi dan pengakuan dunia internasional bahwa Indonesia telah berhasil dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pascatsunami 2004.
"Mereka melihat Indonesia telah sangat berhasil dalam proses membangun kembali Aceh dan mereka melihat bahwa ada sesuatu yang bisa dipelajari dari keberhasilan Indonesia dan untuk itu mantan Presiden Clinton mengharapkan Indonesia dapat ikut berkontribusi dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi Haiti," tutur Faiza.
Namun, menurut dia, Clinton belum secara spesifik menyebutkan jenis bantuan yang diinginkan dari Indonesia. Meski demikian, Faiza mengatakan bahwa Indonesia telah menyanggupi dan menyatakan komitmennya untuk berkontribusi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Haiti.
"Secara komitmen kita menyanggupi namun tentunya harus dilihat lagi dalam bentuk seperti apa. Kita juga mencatat bahwa pascabencana banjir Myanmar ada bantuan tenaga ahli kita berikan," jelasnya.
Pada prinsipnya, lanjut Faiza, permintaan tersebut adalah bentuk pengakuan dunia internasional atas keberhasilan Indonesia dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh yang akhirnya mendorong Indonesia terlibat dalam proses yang sama di Haiti. Sedangkan dalam kunjungan kehormatan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-Moon kepada Presiden Yudhoyono, Faiza menjelaskan, Indonesia diminta untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam keterlibatan pasukan perdamaian PBB.
Menurut Faiza, Ban Ki Moon menyinggung kemungkinan penempatan pasukan perdamaian dari Indonesia di Pantai Gading namun Indonesia masih menunggu perkembangan obyektif di lapangan yaitu harus terlebih dahulu tercipta perdamaian atau stabilitas di Pantai Gading sebelum Indonesia menempatkan pasukannya.
"Jadi kita tidak akan bisa serta merta mengirimkan pasukan pemeliharaan perdamaian dan di situ juga ada peran dari kawasan untuk menciptakan satu kondisi obyektif yang memadai. Pada prinsipnya kita garis bawahi bahwa kita berkomitmen pada penjagaan perdamaian tapi tentunya harus ada kondisi obyektif," jelasnya.
Permintaan itu disampaikan Clinton kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kehormatan yang dilakukan di sela-sela acara World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (28/1).
Menurut Staf Khusus Kepresidenan Bidang Internasional Teuku Faizasyah, dalam pertemuan itu Clinton menyatakan apresiasi dan pengakuan dunia internasional bahwa Indonesia telah berhasil dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pascatsunami 2004.
"Mereka melihat Indonesia telah sangat berhasil dalam proses membangun kembali Aceh dan mereka melihat bahwa ada sesuatu yang bisa dipelajari dari keberhasilan Indonesia dan untuk itu mantan Presiden Clinton mengharapkan Indonesia dapat ikut berkontribusi dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi Haiti," tutur Faiza.
Namun, menurut dia, Clinton belum secara spesifik menyebutkan jenis bantuan yang diinginkan dari Indonesia. Meski demikian, Faiza mengatakan bahwa Indonesia telah menyanggupi dan menyatakan komitmennya untuk berkontribusi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Haiti.
"Secara komitmen kita menyanggupi namun tentunya harus dilihat lagi dalam bentuk seperti apa. Kita juga mencatat bahwa pascabencana banjir Myanmar ada bantuan tenaga ahli kita berikan," jelasnya.
Pada prinsipnya, lanjut Faiza, permintaan tersebut adalah bentuk pengakuan dunia internasional atas keberhasilan Indonesia dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh yang akhirnya mendorong Indonesia terlibat dalam proses yang sama di Haiti. Sedangkan dalam kunjungan kehormatan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-Moon kepada Presiden Yudhoyono, Faiza menjelaskan, Indonesia diminta untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam keterlibatan pasukan perdamaian PBB.
Menurut Faiza, Ban Ki Moon menyinggung kemungkinan penempatan pasukan perdamaian dari Indonesia di Pantai Gading namun Indonesia masih menunggu perkembangan obyektif di lapangan yaitu harus terlebih dahulu tercipta perdamaian atau stabilitas di Pantai Gading sebelum Indonesia menempatkan pasukannya.
"Jadi kita tidak akan bisa serta merta mengirimkan pasukan pemeliharaan perdamaian dan di situ juga ada peran dari kawasan untuk menciptakan satu kondisi obyektif yang memadai. Pada prinsipnya kita garis bawahi bahwa kita berkomitmen pada penjagaan perdamaian tapi tentunya harus ada kondisi obyektif," jelasnya.
