Organisasi Muslim terbesar yang mengadvokasi kebebasan sipil di Amerika Serikat mengecam pemerintah Washington karena memanfaatkan jasa instruktur anti-Muslim untuk melatih polisi negara itu.
Council on American-Islamic Relations (CAIR) telah mengirim surat kepada Jaksa Agung Eric Holder yang berisi kritik terhadap Departemen Kehakiman AS karena mempekerjakan instruktur anti-Muslim dalam program pelatihan polisi kota dan negara bagian tentang metode menangani komunitas Muslim.
Dalam suratnya, Direktur Eksekutif CAIR, Nihad Awad mengatakan secara terbuka bahwa kelompok Muslim mengecam Pusat Kebijakan Keamanan yang dijalankan oleh tokoh Islamophobia Neo-konservatif, Frank Gaffney. Ia telah dipekerjakan oleh Departemen Luar Negeri AS untuk melatih polisi negara bagian dan federal yang nantinya akan berhubungan dengan komunitas Muslim.
Dia berargumen bahwa menggunakan uang pembayar pajak untuk menyewa kelompok-kelompok ekstremis seperti itu, sama dengan memberi informasi yang keliru terhadap orang yang mereka latih dan hal ini harus dihentikan.
"Yang mengejutkan kita adalah mereka yang memberi pelatihan kepada petugas negara dan yang berbicara soal Islam dan masyarakat Muslim di daerah kontra-teror justeru orang-orang yang memandang Islam sebagai musuh dan komunitas Muslim sebagai musuh Amerika Serikat," kata Awad dalam sebuah wawancara dengan Press TV.
"Jadi, mereka memberi informasi yang tidak akurat kepada pemerintah. Kami percaya ini adalah kebijakan yang kontraproduktif dan itu akan berdampak negatif terhadap kebijakan, sikap dan praktek instansi penegak hukum di semua tingkat terhadap masyarakat Muslim dan Islam itu sendiri," tegasnya.
Ia mengeluhkan pemerintah AS yang mempekerjakan para ahli yang secara terbuka telah merendahkan warga Muslim. Mereka melihat Muslim sebagai sebuah komunitas yang patut menjadi sasaran tuduhan. Orang-orang yang akan mengajar polisi adalah mereka yang menyebut Muslim radikal terlibat dalam sebuah "jihad" di Amerika Serikat untuk mengambil alih negara.
Direktur CAIR menolak tuduhan tersebut dan meminta Washington untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan polisi. "Ada agenda yang dijalankan, para aktivis anti-Islam memberikan informasi keliru kepada pemerintah tentang populasi Muslim dan Islam secara umum demi imbalan uang dari pajak yang kami bayar," protesnya.
CAIR mengatakan pihaknya berencana untuk mengirim surat ke Departemen Pertahanan dan Keamanan guna mengeluhkan praktek Islamophobia yang dilakukan Departemen Kehakiman.