Daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Pribahasa ini bukan berarti tak berlaku lagi bagi para tenaga kerja Indonesia di luar negeri.Memang inginnya hidup di negeri sendiri. Tapi apa boleh buat, kebutuhan hidup untuk diri maupun keluarga terus mendesak. Sementara lapangan pekerjaan di dalam negeri seperti tidak berpihak pada mereka.
Negeri jiran dan negeri-negeri petro dolar di Timur Tengah menjadi pilihan. Dengan impian mendapat kehidupan yang lebih baik, para TKI khususnya perempuan calon pembantu rumah tangga berbondong-bondong mengadu nasib di negeri orang.
Hingga dua tahun lalu, jumlah TKI di luar negeri yang tercatat secara resmi mencapai 4,3 juta orang. Yang terbanyak ada di Malaysia dan Arab Saudi. Jumlah itu pasti makin membengkak jika ditambah TKI ilegal.
Sebutan pahlawan devisa bagi mereka bukan basa-basi. Pada awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, kiriman
uang dari TKI mencapai US$ 1,8 miliar atau sekitar Rp 16 triliun. Dari tahun ke tahun jumlahnya berlipat. Dan tahun ini, kiriman mereka diperkirakan mencapai US$ 7,1 miliar atau sekitar Rp 63 triliun.
Sayangnya sumbangsih TKI yang sangat fantantis itu tidak diimbangin perlindungan maksimal. Dari tahun ke tahun, kisah pilu para TKI seperti tak pernah berakhir. Tahun ini saja TKI yang bernasib malang berjumlah 25 ribu orang lebih.
Sebut saja Ceriyati yang nekad kabur dari apartemen majikannya di Malaysia meski harus bergantung di tali kain agar lolos dari penganiayaan sang majikan. Atau Siti Hajar yang sekujur tubuhnya terluka akibat sering disiksa majikan.
Lebih tragis lagi nasib Halimah binti Kohar. Dia meninggal di kolong jembatan Kandarah, Jeddah, Arab Saudi, karena penyakit paru-parunya tak mendapat perawatan maksimal selama tinggal di kolong jembatan. Atau Susmiyati dan Siti Tarwiyah yang pulang ke Tanah Air sudah jadi mayat karena disiksa keluarga majikan di Saudi.
Sayangnya menurut catatan analis Migrant Care, ratusan kasus penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap TKI seperti menguap ditelan waktu. Hanya kasus Nirmala Bonat yang terekam lengkap hingga proses peradilannya.
Menurut Migrant Care, pemerintah selalu bersikap reaktif tiap muncul kasus baru tapi tidak menuntaskan akar persoalan TKI. Kasus penyiksaan sadis Sumiati binti Salan Mustofa misalnya seperti menghentak reaksi pemerintah.
Padahal menurut Migrant Care akar kekerasan terhadap TKI di luar negeri dimulai dari lemahnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Jika akar persoalan tidak segera dituntaskan, wajarlah bila dari waktu ke waktu kisah pilu TKI selalu muncul. Para pahlawan devisa itu terpuruk di negeri orang.
