Tifatul meminta agar politisi asal partai koalisi menghentikan segala isu reshuffle.
Menteri Komunikasi dan Komunikasi Tifatul Sembiring menegaskan evaluasi kinerja satu tahun Kabinet Indonesia Bersatu jilid II tidak berkaitan langsung dengan perombakan kabinet atau reshuffle. "Secara undang-undang, tidak ada kewajiban presiden harus merombak kabinet," kata dia menjawab pertanyaan para tweeps di dunia jejaring sosial, Twitter, Minggu 24 Oktober 2010.
Tifatul pun meminta agar politisi asal partai koalisi menghentikan segala isu reshuffle ataupun prediksi-prediksi seputar pergantian menteri. "Karena tidak ada dasarnya sama sekali. Hanya membuat kabinet ini terganggu bekerja dan menimbulkan ketidakpastian. Ini manuver politik," tegasnya.
Dia pun mengingatkan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar para menteri tidak terpengaruh dengan isu reshuffle dan tetap bekerja menjalankan program pembangunan.
Menteri asal PKS itu pun menyinggung juga soal evaluasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas KIB jilid II yang dia nilai memang perlu. "Ibarat orang sekolah itu ada rapornya," kata dia.
Jika Presiden SBY kemudian ingin melakukan reshuffle, kata dia, hal ini adalah kewenangan dia dan tentu dengan pertimbangan yang matang. "Saya yakin SBY tidak bisa ditekan soal ini. Dulu ada partai yg mengancam putus koalisi. Namun Presiden tidak mau memenuhi tuntutan itu," kata dia. ( VIVAnews)
