Jakarta - Kastorius Sinaga enggan berpolemik soal rangkap jabatannya sebagai Penasihat Ahli Kapolri dan pengurus parpol. Ia menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Kapolri Jenderal Timur Pradopo.
"Saya menyerahkan masalah ini kepada Kapolri. Saya tidak mau menjadi beban bagi kepolisian dan Kapolri," ujar Kastorius kepada detikcom, Senin (24/1/2011).
Kastorius mengatakan, dirinya tak masalah jika harus melepaskan jabatan sebagai penasehat ahli Kapolri. Yang terpenting adalah bagaimana institusi Polri menjadi profesional dan dipercaya masyarakat.
"Dengan senang hati saya akan mundur dari Penasehat Ahli Kapolri bila memang dipandang membebani. Bagi saya yang paling utama adalah kepentingan pengembangan institusi polri yang profesional dan mandiri dari tekanan politik," jelas Sosiolog UI ini.
Dosen Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi UI ini menilai anggapan anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun bahwa rangkap jabatan tersebut tidak etis tidak berdasar. Pandangan Gayus Lumbuun terlalu politis dan tidak sesuai fakta.
"Tentang tidak etis merangkap sebagai pimpinan parpol lebih merupakan persepsi daripada didasarkan pada fakta. Secara normatif, tidak ada larangan dalam Perpres 52 /2010 Organisasi Polri yang melarang afiliasi politik dari Penasehat Ahli. Saya heran mengapa Gayus Lumbuun hanya mempersoalkan saya sementara kecuali saya ada juga Penasehat Ahli Kapolri yang lain yang juga pengurus di parpol. Gayus terkesan mengadakan tekanan politik pada kapolri atas isu ini," tegasnya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja Polri dan DPR, Gayus Lumbuun mempertanyakan status Kastorius yang merangkap jabatan. Di satu sisi menjabat penasehat ahli Kapolri, di sisi lain pengurus parpol. Gayus menilai rangkap jabatan ini membuat kinerja Kapolri jadi tidak berimbang dan dikhawatirkan ada conflict of interest.
Kastorius menjabat sebagai penasehat ahli Kapolri sejak tahun 2005 saat Jenderal Sutanto masih jadi Kapolri. Sementara sejak 2010, Sosiolog lulusan Jerman ini masuk dalam kepengurusan DPP Parta Demokrat sebagai Ketua Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Saya menyerahkan masalah ini kepada Kapolri. Saya tidak mau menjadi beban bagi kepolisian dan Kapolri," ujar Kastorius kepada detikcom, Senin (24/1/2011).
Kastorius mengatakan, dirinya tak masalah jika harus melepaskan jabatan sebagai penasehat ahli Kapolri. Yang terpenting adalah bagaimana institusi Polri menjadi profesional dan dipercaya masyarakat.
"Dengan senang hati saya akan mundur dari Penasehat Ahli Kapolri bila memang dipandang membebani. Bagi saya yang paling utama adalah kepentingan pengembangan institusi polri yang profesional dan mandiri dari tekanan politik," jelas Sosiolog UI ini.
Dosen Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi UI ini menilai anggapan anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun bahwa rangkap jabatan tersebut tidak etis tidak berdasar. Pandangan Gayus Lumbuun terlalu politis dan tidak sesuai fakta.
"Tentang tidak etis merangkap sebagai pimpinan parpol lebih merupakan persepsi daripada didasarkan pada fakta. Secara normatif, tidak ada larangan dalam Perpres 52 /2010 Organisasi Polri yang melarang afiliasi politik dari Penasehat Ahli. Saya heran mengapa Gayus Lumbuun hanya mempersoalkan saya sementara kecuali saya ada juga Penasehat Ahli Kapolri yang lain yang juga pengurus di parpol. Gayus terkesan mengadakan tekanan politik pada kapolri atas isu ini," tegasnya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja Polri dan DPR, Gayus Lumbuun mempertanyakan status Kastorius yang merangkap jabatan. Di satu sisi menjabat penasehat ahli Kapolri, di sisi lain pengurus parpol. Gayus menilai rangkap jabatan ini membuat kinerja Kapolri jadi tidak berimbang dan dikhawatirkan ada conflict of interest.
Kastorius menjabat sebagai penasehat ahli Kapolri sejak tahun 2005 saat Jenderal Sutanto masih jadi Kapolri. Sementara sejak 2010, Sosiolog lulusan Jerman ini masuk dalam kepengurusan DPP Parta Demokrat sebagai Ketua Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional.
