"Dengan demikian, bencana banjir Wasior bukan hanya sekadar manifestasi aktifitas geofisikal biasa tapi juga terkait erat pula praktek-praktek kelalaian dari struktur negara," kata ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (15/10/2010).
Menurutnya, hingga sebelas hari pasca bencana di Wasior, para korban masih mengalami masalah terkait perlindungan hak korban atau pengungsi hingga pemulihan. Padahal para korban ini berhak mendapatkan mempunyai hak asasi untuk bebas dari rasa takut, penderitaan, dan dari penyia-nyiaan oleh negara.
"Mereka berhak meminta dan mendapatkan perlindungan serta akses seluas-luasnya dari semua pihak, khususnya pemerintah pusat," kata dia.
Untuk itu, Komnas HAM menyerukan tiga hal pada pemerintah. Tiga hal tersebut antara lain, pertama, pemerintah segera menetapkan bencana banjir di Wasior sebagai bencana nasional.
"Hal ini mempertimbangkan besarnya eskalasi bencana yang berakibat terenggutnya hak hidup, hak atas tempat tinggal yang layak, hak pendidikan, dan hak asasi lainnya," tutur Ifdhal.
Selanjutnya, Komnas HAM menyerukan agar pemerintah memberikan perlindungan dan pemenuhan hal-hak dasar pengungsi dengan membuka akses bantuan seluas-luasnya bagi semua pihak yang ingin membantu pemulihan di Wasior.
"Bantuan tersebut harus dikeloloa dengan baik dan efisien, tepat guna, serta tepat sasaran,"imbuhnya.
Komnas HAM juga mendesak agar pemerintah segera melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mempertimbangkan dimensi hak asasi korban.
"Tidak hanya memperhatikan rehabilitasi fisik tapi juga rehabilitasi psikis seperti trauma atau depresi para korban," ujarnya.
Banjir bandang terjadi di Wasior, Papua Barat pada Minggu (4/10). Bencana ini menyebabkan 145 tewas, 179 luka berat, 64 luka ringan, dan 103 orang hilang.
