Memang kebijakan pemerintah untuk melakukan sertifikasi bagi guru adalah langkah yang baik. Para guru perlu mendapatkan kualifikasi tertentu untuk dapat mengajar. Hanya saja yang menjadi soal adalah mengapa seleksi untuk mendapatkan sertifikasi harus disamaratakan bagi semua guru. Misalnya, apakah mereka yang tidak berpendidikan S-1 tidak boleh ikut ujian sertifikasi, padahal sudah mengabdi selama puluhan tahun?
Adalah sangat bijak, jika kebijakan sertifikasi guru tersebut dibuat berjenjang. Misalnya dengan melihat lamanya mengajar. Dan khusus bagi guru yang baru saja diterima, bisa saja ujian dilakukan berbeda. Dan yang paling tepat, ketika ujian penerimaan CPNS, para calon guru selain mengikuti seleksi biasanya harus dibarengi dengan ujian sertifikasi. Jadi tidak ada ujian yang berlapis-lapis.
Keberadaan guru sebagai elemen kunci dalam pembangunan dunia pendidikan, tidak boleh diabaikan begitu saja. Mereka adalah simbol perlawanan kepada kebodohan, kemiskinan, dan bahkan derajat hidup manusia. Akan tetapi, dalam posisi yang strategis tersebut, tidak beriringan dengan perbaikan nasib guru. Tak heran masih ada guru yang harus melakukan pekerjaan sampingan, seperti memulung, menjadi tukang parkir demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Melakukan pekerjaan sambilan sebagai pemulung dan tukang parkir, tentu bukanlah pilihan bijak. Namun, karena tekanan hidup yang tinggi, sementara penghasilan tidak mencukupi, akhirnya pekerjaan tersebut pun dikerjakannya.
Predikat “pahlawan tanpa tanda jasa” yang disandangkan kepada guru seharusnya tidak menjadi alasan untuk meminggirkan profesi guru. Bahkan dengan predikat tersebut, profesi guru harus lebih dihargai, baik secara martabat maupun secara materi. Adanya kebijakan pemerintah untuk serius mengalokasikan 20 persen dari anggaran Negara untuk pendidikan, sedikit banyaknya melegakan hati para guru. Persoalan kemudian, apakah para guru rendahan apalagi yang mengabdi di daerah terpencil akan juga menikmatinya dengan baik?
Terkhusus untuk guru, posisi guru dalam peningkatan mutu pendidikan sangatlah strategis. Karena itu, jika pemerintah mau sungguh-sungguh dalam membangun dunia pendidikan di tanah air, maka perbaikan guru (dalam arti luas) adalah langkah yang utama harus diambil. Jika tidak, maka berbagai langkah yang selama ini sudah dan sedang ditempuh akan terasa kurang dan parsial.
Misalnya, bagaimana pemerintah dengan serius dalam mengimplementasikan UU Guru dan Dosen yang baru saja dimunculkan. Sebab, guru sangat menantikan keberpihakan pemerintah pada guru. Bahkan guru itu sendiri pun masih terbagi dua, yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan swasta. Dalam persfektif guru dan dosen swasta, bahwa keberadaan UU Guru dan Dosen dinilai belum memberi manfaat secara langsung bagi guru dan dosen swasta.
Pendidikan adalah gerbang kehidupan. Karena itu pendidikan menjadi pioner utama dalam pembangunan masa depan suatu bangsa. Jika dunia pendidikan suatu bangsa sudah jeblok, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab, pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Karena itu, setiap bangsa yang ingin maju, maka pembangunan dunia pendidikan selalu menjadi prioritas utama. Salah satu cara untuk membangun pendidikan tersebut adalah dengan memperbaiki nasib guru.
Guru adalah pelita bangsa. Profesi guru amat dibutuhkan oleh sebuah bangsa yang hendak maju. Sebab, peran mereka amat penting dalam menciptakan generasi anak bangsa yang cerdas, berwatak dan memiliki semangat pembelajar untuk kemudian diharapkan sebagai pionir dalam pembangunan masa depan bangsa di zamannya. Salah satu bentuk penghargaan yang penting dan terutama bagi para guru adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka. (*)
